Bentuk-Bentuk Kerjasama Asia Tenggara (SEATO, ASA, MAPHINDO, dan ASEAN)

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kerjasama merupakan suatu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan suatu hubungan antar dua pihak atau lebih yang memiliki suatu pandangan yang sama serta untuk mencapai tujuan yang sama pula.

Dalam suatu kawasan regional negara seperti kawasan Asia Tenggara, tentu perlu membuat suatu gerakan bersama yang digunakan untuk menata strategi bersama dalam satu kawasan serta kepentingan-kepentingan masing-masing negara sesuai dengan tujuannya.

Sejarah mencatat bahwa dalam perjalananya menapaki sebagi suatu negara pada negra-negar di kawasan Asia Tenggara, negara-negara tersebut telah membentuk beberapa kerjasama diantaranya dan memiliki suatu maksud serta tujuan yang beragam. Diantaranya adalah SEATO, ASA, MAPHILINDO, dan ASEAN.

Dalam perjalanan kerjasama-kerjasama tersebut, mengalami berbagai dinamika yang beragam. Dari naik turunya keadaan kerjasama tersebut membuat pola alamiah yang saling saut menyaut memunculkan kerjasama-kerjasama baru yang memperbaharui dan semakin memperbaiki keadaan Asia Tenggara. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pembahasan mendalam akan hal tersebut. Sehingga akan mendapatkan pemahaman yang mendalam akan materi ini. 

1.2  Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1)      Apa yang dimaksud dengan kerjasama?

2)      Bagaimana keadaan Asia Tenggara sebelum terbentuknya kerjasama?

3)      Apa yang melatar belakangi terbentuknya kerjasama pada negara-negara di Asia Tenggara?

4)      Apa saja wujud kerjasama pada negara-negara di Asia Tenggara?

5)      Bagaiman dampak yang diperoleh dari terbentuknya kerjasama-kerjasama di negara-negara Asia Tenggara?

1.3  Tujuan dan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pembuatan makalah ini adalah:

1)      Mengetahui dan memahami mengenai pengertian kerjasama;

2)      Mengetahui dan memahami mengenai keadaan Asia Tenggara sebelum terbentuknya kerjasama;

3)      Mengetahui dan memahami mengenai latar belakang terbentuknya kerjasama negara-negara Asia Tenggara;

4)      Mengetahui dan memahami macam-macam wujud kerjasama di negara-negara Asia Tenggara;

5)      Mengetahui dan memahami dampak yang diperoleh dari terbentuknya kerjasama Negara-negara di Asia Tenggara.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat dari pembuatan makalah ini adalah:

1)      Dapat memahami mengenai pengertian kerjasama;

2)      Dapat memahami mengenai keadaan Asia Tenggra sebelum terbentuknya kerjasama;

3)      Dapat memahami latar belakang terbentuknya kerjasama di negara-negara Asia Tenggra;

4)      Dapat memahami macam-macam wujud kerjasama di negara-negara Asia Tenggara;

5)      Dapat memahami dampak yang diperoleh dari terbentuknya kerjasama negar-negara di Asia Tenggara.

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kerjasama

Secara etimologi kerjasama berasal dari bahasa Inggris “Cooperation” yang memiliki arti yang sama yakni kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama kemudian berkembang dengan munculnya pengertian-pengertian baru yang lebih kontemporer sesuai dengan pergerakan zaman. Kerjasama pada masa lalu identik dalam usaha perdagangan, pada masa sekarang kerjasama menyentuh semua bidang. Baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Dapat dijabarkan beberapa pendapat mengenai kerjasama anatar lain:

• Suatu tindakan untuk mencapai tujuan atau keuntungan bersama
• Bantuan yang diberikan oleh orang lain maupun organisasi, kelompok, atau negara lain
• Adanya keinginan untuk memiliki hubungan kerjasama antar kelompok

Kerjasama bisa berupa pemberian bantuan maupun saling memberikan bantuan hal ini bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan. Selain dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok tertentu, kerjasama juga dilakukan antar negara. Hal ini berkenaan dengan hubungan diplomatik untuk menjaga perdamaian dunia secara lebih global.

Menurut beberapa pandangan ilmu tertentu, kerjasama juga memiliki definisi yang beragam hal ini berkenaan dengan bidang tertentu. Dimana kerjasama menghasilkan pencapaian hasil pada segi bidang yang dituju, diantaranya:

• Berdasarkan ilmu ekonomi, kerjasama diartikan sebagai hubungan antar individu untuk mendapatkan hasil produksi, pemasaran, serta pembelian untuk mendapatkan keuntungan bersama.
• Berdasarkan ilmu sosiologi, diartikan sebagai segala aktifitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama antar pihak terkait.
• Berdasarkan ilmu ekologi, diartikan sebagai kegiatan bersama yang saling menguntungkan antar organisme dalam cakupan wilayah tertentu.

Selain diartikan dari sudut pandang berbagai ilmu, kerjasama juga memiliki beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli. Hal ini memungkinkan terbentuknya pola pemikiran yang matang akan prosedur suatu hubungan kerjasama, agar bisa saling menguntungkan. Sebab hubungan kerjasama sejatinya adalah mendapatkan keuntungan yang bisa dirasakan oleh semua pihak yang melakukan hubungan tersebut. Sehingga apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan dasar pengertian kerjasama itu sendiri.[1]

2.2 Keadaan Asia Tenggara Sebelum Terbentuknya Kerjasama

Banyak pandangan dan pengertian terkandung dalam istilah Asia Tengara. Secara geografis-alamiah maka biasanya yang dianggap tercakup dalam kawasan Asia Tenggara itu ialah negara-negara Birma, Muang Thai, Laos, kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina, yaitu 9 negara, yang membentang di bagian pojok Tenggara daratan benua Asia dan kepulauan arsipel sekitarnya, yang merupakan jembatan antara benua asia itu sendiri dengan benua Australia, serta merupakan daerah dan gugus-gugus pulau pemisah antara samudra Indonesia dengan samudra Pasifik.

Kawasan Asia Tenggara itu pun merupakan suatu kaleidoskop dan mozaik berbagai kebudayaan dan peradaban. Corak kebudayaan dan peradabanya menunjukkan beberapa perbedaan lemah dan ringan antara dua pusat kebudayaan dan peradaban besar yang berada di sebelah Barat dan Utaranya, yaitu dari India dan dari Tiongkok, sekalipun berbagai dasar pengaruhnya sejak berabad-abad lamanya sudah masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara ini, malahan telah disintesekan dan diasimilasikan dengan kebudayaan dan peradabanya, tanpa merusak dan penghilangan corak-corak dasar keaslianya.

Sepanjang perkembangan sejarahnya kemudian masuk pula pengaruh agama, kebudayaan dan peradaban islam dari Timur Tengah. Dan semasa kolonialisme Eropa Barat Berekspansi sejak abad ke-16, maka merembeslah pula pengaruh kebudayaan dan peradaban barat dengan agama kristenya. Sejak itu kawasan Asia Tenggara menjadi daerah rebutan antara berbagai kekuasaan Eropa Barat. Semula antara Portugis dan Spanyol, kemudian antara Belanda dan Inggris, yang dalam abad ke-18 dan ke-19 merupakan “super powers”, dan disusul oleh kekuasaan Prancis dan Amerika pada akhir abad ke-19. Sampai pecahnya perangPasifik pada tahun 1945, maka kekuasaan-kekuasaan Dunia Barat itulah yang main dalam panggung sejarah Asia Tenggara. Penduduk pribumi hanya menjadi penonton belaka, bahkan sebagian besar telah kehilangan kemerdekaanya. Hanya Muang Thai yang dapat bertahan di atas panggung sejarah Asia Tenggara, sekalipun dalam posisi terpojok dan terjepit. Setelah interregnum okupasi militer Jepang selama tiga setengah tahun antara tahun 1942-1945, maka tampillah rakyat pribumi kembali sebagai pemain aktif di panggung sejarah Asia Tenggara hingga dewasa ini berkat adanya Pergerakan Kemerdekaan Nasional di mana-mana[2].

2.3 Latar Belakang Kerjasama Negara-Negara di Asia Tenggara

Letak geografis-alamiah kawasan Asia Tenggara yang selalu mendorong para penguasanya untuk mengadakan kerjasama regional di antara mereka sendiri ialah suatu fenomena sejarah yang sangat menarik. Regionalisme di kawasan Asia Tengara bukan fenomena baru. Sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit gejala pendekatan bersama dan kerjasama regional itu nampak sekali tanda-andanya. Sudah barang tentu dalam bentuk-bentuk yang lain dari zaman sekarang. Namun begitu dasar dan tujuanya di tengah-tengah beraneka warnanya kepentingan dan corak kebudayaan dan peradabanya selalu mendorong ke muka dan ke atas kepentingan regional bersama, yaitu keamanan dan kemakmuran yang sama, dengan ikatan hikmah kearifan perlunya tali persahabatan anatara tetangga baik. Istilahnya sekarang dalam bahasa Inggris: “good neighbour policy”!.

Semasa Perang Pasifik, kita melihat dua bentuk kerjasama regional di Asia Tengara. Satu yang bersifat militer, di bawah suatu komando bernama “South East Asia Command” atau komando Asia Tenggara, dengan perlengkapanya: “South Pasifik Command”, yaitu komando Pasifik Barat-Daya yang mencakup seluruh kekuatan militer sekutu di daerah Asia Tenggara dengan garis pertahananya: ABD, yaitu lini America-Dutch-British, yang lainya bersifat propagandistis-ekonomis, diberi nama “Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya”, di bawah komandi bayonet Jepang. Yang dimaksud dengan istilah Asia Tengara, Pasifik Barat-Daya  dan Asia Timur pada waktu itu ialah kawasan Asia Tenggara sekarang, yang atau masih dikuasai oleh tentara Sekutu, atau yang sudah direbut dan diduduki oleh tentara Jepang.

Bagaimana juga, kedua contoh di atas dalam sejarah semasa Perang Pasifik merupakan bentuk-bentuk kerjasama regional. Sekalipun kerjasama itu kerjasama kauam penjajah, kelompok penjajah yang satu melawan kelompok penjajah yang lain, tapi jelas, kerjasama itu tidak lain ialah komplotan kekuatan-kekuatan ekstern, dengan orang luar sebagai subjek yang hidup. Rakyat pribumi yang menjadi korban. Paling banter sekedar penonton belanda, dus menjadi obyek yang mati dalam kerjasama regional yang saling berebutan pengaruh dan kekuasaan itu[3].

Sejak PBB dibentuk tahun 1945, gagasan menciptakan pengaturan kerja sama regional sebagai sarana penunjang mencapai kerjasama global dilancarkan berbagai pihak. Kedua gagasan tadi, yakni kerja sama regional dan kerja sama global dalam piagam PBB dipandang sebagai hal hal yang amat diperjuangkan guna mencapai perdamaian dunia. Tekad yang diambil para pemrakarsa PBB agar generasi berikutnya tidak lagi mengalami kesengsaraan peperangan.

Sejak tahun 1945 itu, berkembanglah berbagai ikrar kerja sama regional di hampir seluruh kawasan dunia yang penting: Eropa, Timur Tengah, Asia, Afrika dan Amerika Latin. Salah satu asumsi pokok kerja sama regional adalah bahwa kedekatan geografis akan memudahkan upaya upaya saling memahami di antara negara negara yang bertetangga sehingga masalah masalah yang mungkin dapat menjurus kepada pertikaian berlanjut dapat diatasi dengan segera atas dasar hidup berdampingan secara damai.

Asumsi kerja sama regional adalah pembagian kerja di antara negara negara yang berdekatan secara geografis tadi agar masing masing negara memusatkan diri terutama pada kegiatan kegiatan ekonomi yang menurut hematnya paling kuat dimilikinya sambil menyerahkan bidang kegiatan ekonomi lain kepada tetangga yang lebih kuat minatnya terhadap bidang kegiatan tersebut.

Sedangkan asumsi ketiga, kerja sama regional ialah bahwa negara-negara yang melaksanakan kerja sama tadi terlebih dahulu mencapai kata sepakat tentang manfaat bersama yang diperoleh dari keterikatannya pada satu usaha bersama daripada menjalankan kegiatan pembangunan secara terpisah dan tersendiri. Asumsi ini dikenal sebagai konvergensi kepentingan yang tidak mau bersumber pada keputusan politik[4].

2.4 Kerjasama-Kerjasama Negara di Asia Tenggara

Berbicara tentang kerjasama di Asia Tenggara sebelum ASEAN, tak bisa dipisahkan dengan berbagai peristiwa dunia yang mengiringinya serta tak terlepas pula dengan perkembangan yang pesat di Asia-Pasifik setelah keadaan dalam negeri masing- berakhirnya Perang Dunia II, di samping masing. Pembentukan Blok Barat dan Blok Timur juga punya andil besar bagi pembentukan kerja sama regional di kawasan ini.

Sebelum terbentuk organisasi-organisasi  yang khas Asia Tenggara, pada  tahun 1947 sudah ada organisasi atau pun konferensi-konsrensi internasional yang melibatkan   bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang dibentuk oleh PBB maupun oleh Blok Barat maupun Timur. Adapun salah satu organisasi yang dibentuk oleh PBB yakni Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh(United Nations Economic Commission forAsia and the Far East atau ECAFE) yang bermarkas di Bangkok.

Sedangkan  konferensi-konferensi yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara adalah Konperensi Asia yang dibentuk di New Delhi tahun 1947.  Negara-negara di Asia Tenggara yang ikut terlibat dalam konferensi itu adalah Myanmar, Indonesia, Malaysia, filipina, Muangthai dan Vietnam.  Konferensi pemerintah negara-negara Asia itulah yang pada tanggal 20 Januari 1949 membicarakan   serangan Belanda terhadap Indonesia yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948.

Pada tahun 1950 berlangsung dua kali konferensi. Dalam bulan Mei 1950 di Filipina diselenggarakan pertemuan Asia Union yang dihadari oleh tuan rumah, Australia, India, Indonesia, Muangthai, Pakistan dan Sri Lanka. Konferensi lain yang juga diselengarakan tahun 1950 ialah Rencana Colombo yang digelar sebagai suatu usaha Persekemakmuran  Inggris dan beranggotakan  tujuh Negara.

Organisasi maupun  konferensi-konferensi yang melibatkan negara- negara di Asia Tenggara tahun 1950 atau sebelumnya, terbukti tidak menghasilkan organisasi-organisasi  kerja sama  regional, tetapi lebih merupakan forum komunikasi. Namun dengan begini berbagai hal yang menjadi perhatian bersama dapat dibahas sehingga dapat dijadikan bahan-bahan buat kera sama yang lebih konkrit di kemudian hari.

Dalam perkembangannya, maka sejak tahun 1950 muncul organisasi,-organisasi regional yang lebih bercirikan keja sama regional Asia Tenggara. Walaupun lingkup organisasi regional itu sama-sama di Asia Tenggara, namun yang dibentuk tahun 1950-an dengan yang dibentuk 1960-an berbeda inisiatifnya. organisasi-organisasi  regional yang dibentuk tahun 1950-an,insiatif pembentuk dan pembangunnya tidak terletak di tangan bangasa –bangsa asia tengara, Sedangkan organisasi –organisasi regional yang lahir pada tahun  1960-an  inisiatif negara-negara Asia Tenggara sendiri.

Dalam makalah ini akan memfokuskan pembentukan organisasi-organisasi  regional di Asia Tenggara tahun 1950-an dan tahun 1960-an yakni organisasi- organisasi regional yang bercirikan klas Asia Tenggara, khususnya yang lahir pada bagian lebih memperelas sebelum maksud kena sama regional yang disusul Kemudian pertama akan dikemukakan organisasi regional sebelum ASEAN latar belakang bentuk-bentuk kena sama regional Asia Tenggara 1950-1967.

2.4.1        Maksud Kerja Sama Regional

Kerjasama dapat di selenggarakan dalam rangka hubungan bilateral maupun multilateral. sedangkan kerja sama multilateral sendiri dapat bekerja sama regional maupun internasional (global). Kerja sama tersebut ada yang berbentuk kerjasama berlembaga dan kerjasama tanpa berlembaga.

Kerjasama tanpa berlembaga adalah kerjasama yg tidak berikat pada lembaga tertentu. Kerja sama seprti tu dapat dibuktikan di kitab sejarah kertamegara empu prapanca pada abad ke 14 yang di kenal dengan nama mitreka satata, yaitu kaerja sama antara kerajaan majapahit dengan negara-negara asia tenggara lainyakerjasama semacam itu pada moderen juga banyak contoh nya . Meskipun PBB merupakan suatu lembaga dunia, namun kerja sama dalam badan PBB belum termasuk kerja sama berlembaga karna negara-negara beranggota tidak terikat secara ketat terhadap badan –badan tersebut. Badan-badan tersebut lebih froum-forum internasiaonal di mna negara-negara dapat menyatakan pendapatnya. Di luar PBB,kerja sama demikian banyak sekali tercermin dalam bentuk konfrensi-konferensi seperti konfrensi colombo, konfrensi bandung, konfrensi nonblok dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan kerjasama berlembaga adalah kerjasama yang di tuangkan lewat lembaga-lembaga khusus dalam mana anggota-angotanya sangat terikat pada lembag-lembaga itu. Kerja sama seprti itu umumnya mempunyai ruang lingkup regional atau sub-regional, misalnya NATO, ASEAN. Kerja sama seperti itu kini populer lebih di kenal sebagai kerja sama regional.

Kerja sama regional berlembaga biasanya mengalami tahap-tahap Tahap tahap          perkembangan. Tahap-tahap perkembagan  kerja sama regional yaitu tahap horizontal dan tahap vertikal. Yang dimaksud dengan perkembangan horizontal adalah perkembangan yang meliputi Ipoleksom(ideologi. politik,ekonomi, sosial-budaya dan militer). Namun sampai saat ini belum ada keja sama regional yang mencakup semua bidang sekaligus. Sedangkan bidang yang kurang menarik adalah ideologi, sedangkan yang menarik adalah kera sama ekonomi dan politik.

Kerja sama ekonomi merupakan prioritas utama kerja sama regional sebab bidang ekonomi mengandung paling banyak unsur-unsur kepentingan bersama, seprti sama-sama negara berkembang atau sama-sama negara maju. Di samping itu, kepentingan ekonomi merupakan tulang punggung dari segala bidang lainnya. Kemajuan di bidang lain sangat tergantung pada kemajuan di bidang ekonomi.

Pengalaman Indonesia sendiri dimasalah lampau merupakan contoh yang mendukung pendapat tersebut. Segalah daya dapat dikerahkan untuk kepentingan politik dengan mengabaikan kepentingan ekonomi.akibatnya menimbulkan kekacauan di lingkungan kehidupan bangsa. Akhirnya kemajuan di bidang politik pun mengalami kehancuran. Kita pun juga mempunyai pengalaman dimana daya upaya di kerahkan untuk kepentingan ekonomi untuk mengalahkan kepentingan lain akibatnya menimbulkan kekacauan di segala bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian kemajuan yang di capai dalam bidang ekonomi pun mengalami kehancuran.

Kerjasama di bidang sosial-budaya juga penting bagi kerja sama regional. Hal ini di sebabkan karena sosial-budaya mengandung unsur-unsur pemersatu ketimbang pada unsur pemecah belah.lagi pula, kerja sama sosial-budaya juga bisa mendapatkan para anggotanya untuk meningkatkan rasa saling pengertian

Pada tahap coordination (koordinasi), sudah mulai penyerahan sebagian dan kedaulatan demi untuk mencapai tingkat independensi yang lebih tinggi dan lebih teratur. Koordinasi sama artinya dengan harmonisasi usaha-usaha nasional yang menyangkut kepentingan bersama seperti kebijaksanaan ekonomi, rencana Tahap integrasi pembangunan dan sebagainya.

Tahap integrasi  (integration) merupakan tahap terakhir dalam proses kena sama regional. Apabila satu sama regional telah sampai kepada puncaknya, maka tahap itu disebut tahap integrasi. Dalam tahap ini negara anggota telah menyerahkan sebagian kedaulatan masing-masing  kepada suatu badan supra-nasional yang mempunyai jurisdiksi mengatur seluruh kepentingan regional negara anggota. Sedangk tahap integrasi sendiri juga bertingkat-tingkat, yaitu wilayah perdagangan bebas, kesatuan beban, . pasar bersama, uni ekonomi dan integrasi ekonomi total.

Pengertian wilayah perdafangan bebas adalah suatu kawasan  yang tarif tarif bea masuk dan pembatasan kuantitatif atau quota terhadap barang-barang dari negara  partner saling dihapuskan. Sedangkan tarif-tarif bea masuk dan pembatasan-pembatasan terhadap barang-barang masing-masing  negara yang bukan anggota masih tetap dipertahan.

Tahap kedua dalam proses integrasi adalah Kesatuan pembentukan Pabean. Dalam tahap ini bukan saja tarif tarif bea masuk dan quota di hapuskan  terhadap barang-barang negara anggota, akan tetapi juga kebijaksanaan perdagangan terhadap negara-negara ketiga (yang bukan  anggota) diseragamkan. Dengan demikian setiap negara anggota mempunyai kebijakan perdagangan yang seragam terhadap dunia luar.

Adapun tahap ketiga proses integrasi adalah pembentukan Pasar Bersama. Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap kedua, dalam mana diberi kebebasan  bergerak kepada sarana produksi(factor of production) seperti buruh, modal dan lain-lain di kalangan anggota. Dengan demikian   dalam wilayah pasar bersama tidak saja terdapat kebebasan dalam lalu lintas barang dan jasa serta keseragaman kebijaksanaan ekonomi terhadap negara ketiga, tetapi juga kebebasan lalu lintas sarana-sarana produksi.

Tahap perkembangan integrasi berikutnya (tahap keempat) adalah uni   ekonomi, yaitu tahap diadakannya penyesuaian dalam repelita negara-negara anggota, sehingga repelita di salah satu anggota diselaraskan dengan repelita negara anggota lainya. Dengan kebijaksanaan seperti ini akan dapat di atur  proyek-proyek di masing-masing negara anggota sehingga dapat dijamin  satu mengisi yang lain, dan tidak ada persaingan yang merugikan. Bersamaan dengan proses tersebut dapat pula diserasikan kebijaksanaan negara anggota dalam bidang ekonomi moneter, fiskal, masing-masing transpor, komunikasi dan sosial.

Tahap terakhir dari perkembangan integrasi adalah terjadinya integrasi total. Pada tahap ini sebagian wewenang dalam kebijakan nasional di  bidang ekonomi dan sosial diserahkan ke pada suatu badan supra-nasional yang terdiri dari wakil wakil negara anggota.badan  ini secara khusus akan mengatur seluruh masalah yang ada kaitan nya dengan kepentingan regional.negara-negara anggota tetap menjalankan fungsinya seperti biasa,tetapi tidak lagi mencakup wewenang dalam masalah yang telah menjadi jurisdiksi badan supra-nasional tersebut.

Di samping banyak manfaatnya bagi Negara anggota, kerja sama regional sering menghadapi berbagai permasalahan sehingga bisa menghambat regional sering menghadapi berbagai permasalahan sehingga bisa menghambat perkembangan. kendala dalam kerja sama ekonomi pada umumnya disebabkan kerena faktor ekonominya yang tidak isi mengisi.

Umumnya          negara-negara berkembang menghasilkan bahan–bahan mentah sejenisnya karena itu walaupun dihapuskan rintangan bea masuk, namun kerja sama ekonomi sulit di kembangkan. Karna adanya kehawatiran  akan menjadi budak di negri nya sendiri, setiap negara membentuk nasionalisme ekonomi yang berujuan untuk mengembangkan ekonomi nasional.

Ganjalan lain yang dapat merongrong kerja sama regional adalah ekonomi adanya perbedaan besar dalam tingkat kemajuanekonomi  negara-negara anggota Berdasarkan pengalaman, di kalang negara-negara yang tidak sama tingkat kemajuan ekonomiannya, timbul banyak kesulitan untuk melakukan peroses integrasi, dan sebaliknya dengan tingkat kemajuan yang tidak banyak berbeda, maka makin tinggi integrasi regional perdagangannya. Bertolak dari kenyataan tersebut. maka tidak setiap keja sama regional adalah, adanya perbedaan besar dalam tingkat kemajuan ekonomi negara-negara anggota. Berdasarkan pengalaman, di kalangan negara-negara yng tidak sama tingkat kemajuan ekonomianya, timbul banyak kesulitan untuk yang melakukan peroses integrasi, dan sebaliknya dengan tingkat kemajuan yang tidak banyak berbeda, maka makin tinggi integrasi regional perdagangannya.

Munculnya kerja sama regional didorong oleh berbagai unsur. Dalam hal ini dengan pasti dapat dikatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pendorong faktor utamanya.kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologoi telah bertambah kecil dan hampir yang menghilangkan semua jarak –jarak antar bangsa. Kejadian di bagian dunia yang satu dengan sekejab mata dapat membawa pengaruh pada bagian dunia lain.

Bertolak dari keadaan tersebut tidak ada lagi suatu bangsa atau dunia negara yang dapat melepaskan diri dari perkembangan-perkembangan Hubungan yang makin rapat serta kehidupan sekelilingnya. bangsa-bangsa yang bergantung satu sama lain itu menuntut adanya kena sama antara bangsa bangsa dalam suatu sistem kera sama regional.

Negara-negara kecil, apalagi negara-negara yang mempunyai arti Negara-negara penting karena letaknya yang strategis atau karena kekayaan alamnya yang berlimpah-limpah, sudah barang tentu akan menjadi incaran negara-negara beasa. Tetapi sebaliknya, mereka akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk menghadapi tekanan-tekanan negara besar, jika mereka berbeda dalam berkelompok.

Dengan mengadakan perkelompokan, negara-negara kecil tersebut akan lebih mampu memperkuat posisi tukar (bargaining position) dalam menghadapi raksasa-raksasa ekonomi duni, mereka tentunya tidak dapat menandingi kekuatan-kekuatan raksasa itu, tetapi atas nama satu kelompok, suara mereka akan merupakan suarah yang lebih berat yang tidak dapat begitu saja di abaikan. Jika memang mereka betul-betul ingin memperjuangkan kepentingan masing-masing dengan harapan mencapai hasil, maka satu-satunya jalan yang masih terbuka hanya lewat kerja sama regional.

Motivasi pembentukan kerja sama regional yang utama adalah kepentingan ekonomi, baik negara-negara maju maupun sedang berkembang, yakni untuk mencapi efisieni penggunaan dan pengaturan sumber alam dan sarana-sarana produksi. Kemajuan yang telah terbukti dapat dicapai adalah bidang perdagangan luar negri. Hal ini akan bergandengan dengan pengalihan perdagangan.

Penciptaan perdagangan bisa berlangsung apabila perdagangan antara negara-negara kesatuan kerja sama regional meningkat sebagai akibat penghapus rintangan-rintangan perdagangan. Pengalihan perdagangan terjadi jika perdagangan antara suatu negara anggota kesatuan dengan satu negara bukan anggota negara, dialihkan ke negara anggota lainnya sebagai akibat didirikannya tembok tarif bea masuk yang tinggi terhadap barang-barang impor yang datang dari luar kerja sama regional.

2.4.2        Lahirnya Kerja Sama Asia Tenggara

Setelah Perang Dunia II berakhir, lahirlah dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua kekuatan itu terlibat persaingan dalam membentuk  perang dingin. Untuk melemahkan saingannya, mereka membentuk keja sama regional yang berdimensi politik, ekonomi, dan keamanan.

Berdasarkan beberapa kasus, tampak jelas bahwa kedekatan geografis pada salah satu  negara adikuasa dapat mengakibatkan negara-negara  yang berdekatan itu menjadi amat tergantung pada salah satu adikuasa. Ketergantungan yang tercipta mengakibatkan negara yang dilindungi memiliki ruang gerak yang kian berkurang. Sedangkan kawasan yang letaknya jauh dari nrgara adikuasa, kemungkinan akan keadaan ketergantungan menjadi berkurang.

Bertolak dari keadaan tersebut, maka sepanjang sejarah modern Asia tenggara, bentuk-bentuk kerja sama regional yang diinginkan oleh Amerika Serikat sesungguhnya tidak pernah mengalami tingkat kecemasan akan adanya ketergantungan,  hegemoni, atau sengketa kepentingan yang berlarut-larut.

Dalam rangka mebendung pengaruh uni soviet di asia pasifik, amerika serikat mengandalkan jaringan persekutuan yang telah di bangunya sepanjang garis melingkar mulai dari jepang, taiwan, korea selatan, filipina,muangtai hingga ke australia dan selandia baru. Pada awalnya amerika serikat unggul secara politik, ekonomi,militerdi kawasan ini, namun unisoviet mampu membadingi pengaruh nya di bidang politik dan ekonomi. Sedangkan di bidang militer (sekalipun sudah dikejar uni soviet) pada dasarnya keunggulan secara keseluruhan Amerika serikat di asia tenggara belum terbukti terancam secara nyata oleh saingannya. Bila di cermati lebih jauh, persaingan america serikat dan unisoviet berdemensi regional di asi tenggara melalui persaingan politik ekonomi dan militer. Dari berbagai bentuk persaingan itu, maka persaingan ke dua negara adikuasa tadi lebih banyak bersifat militer setrategis dan bertalian dengan masalah-masalah kecepatan dan ketepatan penggelaran .pasukan, kapal perang dan senjata-sejata konfensional maupun militer. Di samping adanya persaingan dengan unusoviet, perhatian amerika serikat terhadap kawasan asia tenggara berkaitan erat dengan kedudukan jepang sebagai sekutu terpenting di kawasan asia pasifik.oleh sebab itu dari semula para perancang kebijak sanan luar negri amerika serikat terhadap asia tenggara ialah sebagai penunjang terhadap kepentingannya yang utama di jepang dan asia timur laut.

Semasa perang dingin, asia tenggara untuk sementara di nilai oleh berbagai pemerintahan amerika serikat sebagai kawasan penting secara berlebi-lebihan hanya karna ancaman cina dan unisoviet pada waktu itu di rasa perlu di tanggapi dengan keras. Disamping itu amerika serikatbertekad untuk dapoat memenangkan suatu perang di daratan asia yang oleg berbagai kalangan militer amerika serikat sendirih sudah dinilai tak mungkin untuk memenagkannya.

Sebagaimana halnya Amerika Serikat, Uni Soviet tidak pernah menila kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah yang vital bagi kepentingan politik dan strategi. Karena itu tidak mengherankan sejak akhir Perang Dunia II hampir seluruh Asia Tenggara dikuasai oleh kekuatan Armada VII Amerika Serikat yang berpangkalan di Filipina. Bahkan sewaktu Amerika Serikat membentuk pakta pertahanan di Asia Tenggara, Uni Soviet tidak serta merta membentuk pakta pertahanan pula seperti apa yang terjadi di Eropa.

Dalam rangka untuk menjaga keseimbangan dengan pengaruh  Amerika Serikat di Asia Tenggara, Uni Soviet tetap memelihara hubungan baik dengan negara-negara non-komunis di Asia Tenggara serta melakukan hubungan-hubungan yang khusus dengan negara-negara Indocina atas dasar kesetiakawanan sosial.

Negara besar lain yang berkepentingan dengan kawasan Asia Tenggara adalah Jepang. Kedudukan Jepang dalam badan-badan multilateral seperti Bank Dunia dan Pembangunan Asia memberikan peluang untuk turut mengusahakan strategi pembangunan ekonomi  internasional di kawasan Asia Tenggara yang  langsung berkaitan dengan kepentingan  ekonomi dan perdagangan Jepang,  terutama dalam menjamin saluran kebutuhannya akan bahan bakar, sumber alam, dan wilayah pemasaran bagi barang-barang jadi yang dihasilkannya.

Mengingat kedudukanya  yang khusus itulah dan karena Jepang sendiri dari semula memang memilih jalan untuk menekankan diplomasi sumber alam dan diplomasi meraih pasaran, maka Jepang senantiasa mengikuti alur umum kebijaksanaan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara.

Bagi Jepang, pengelompokan regional sekurang-kurangnya memberikan kepadanya beberapa keuntungan politik, ekonomi, maupun keamanan. Dalam bidang politik, Jepang mendukung pembangunan di negara  non-komunis. Di bidang ekonomi,  Jepang berkepentingan agar di samping memberikan peluang bagi pemasaran hasil-hasil  barang jadinya, juga menjadikan Asia Tenggara sebagai suatu kawasan ekonomi yang kebijaksanaannya dapat diramalkan. Sekalipun Jepang lebih memilih hubungan yang bersifat bilateral, namun pengelompokan negara-negara di Asia Tenggara paling kurang memberikan kepadanya suatu kadar antisipasi di bidang perekonomian dan bisnis yang secara keseluruhan dapat dikelompokkan menjadi satu. Kadar antisipasi suatu pengelompokan negara-negara Asia Tenggara yang memberikan kemampuan prediksi kepadanya inilah yang membuat Jepang mendukung program-program bantuan proyek dan bantuan di bidang sosial-budaya.

Suatu negara besar lain yang juga merasa memiliki kepentingan di Asia Tenggara adalah RRC. Negara itu merasa bahwa kawasan Asia Tenggara secara budaya dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah pengaruhnya. Sebagai negara komunis raksasa, RRC mencurigai pengelompokan negara- negara non-komunis di Asia Tenggara. Pengelompokan seperti itu dinilai sebagai kepanjangan dari kepentingan Amerika Serikat dan Jepang semata- mata. Kedudukan geopolitik RRC memaksa negara itu memandang kawasan Asia Tenggara secara khusus. Pandangan seperti itulah yang mempengaruhi cara pandang negeri itu terhadap munculnya kerja sama regional di Asia Tenggara.

Pandangan RRC itu ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, RRC adalah satu-satunya negara besar yang langsung berbatasan dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos, Muangthai dan Myanmar. Oleh karena itu kedudukan geopolitik ini ditunjang juga oleh cara pandang kultural terhadap kawasan pinggiran di sekelilingnya, maka dengan sendirinya RRC menilai setiap pengelompokan  regional(sejauh ia sendiri tidak turut mendirikan atau merestuinya)  suatu hasil yang masih dipertanyakan.

Letak geografis Asia Tenggara yang sangat strategis, baik secara geografis, strategi militer, maupun potensi ekonominya,  terbukti  menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sengketa dari kepentingan kepentingan global negara-negara besar baik dari Amerika, Eropa, maupun dari negara-negara Asia sendiri. Sebagai akibatnya, stabilitas keamanan di kawasan ini sering goncang bahkan dapat membahayakan perdamaian dunia.

Konflik intern suatu negara atau bangsa dalam mencari identitasnya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, sering dimanfaatkan oleh negara-negara  besar sebagai kesempatan untuk menampak kan  pengaruhnya. Itulah sebabnya sekalipun Perang Dunia II sudah lama berakhir, di Asia Tenggara ini senjata tidak pemah berhenti meletus. Dengan lain perkataan, persaingan besar itu di kawasan ini sering diiringi dengan konflik senjata itu, terbukti telah mempengaruhi arah perkembangan negara-negara di kawasan  ini.

Di samping adanya berbagai kepentingan negara-negara besar, ternyata kondisi antar negara-negara di Asia Tenggara sendiri belum memberikan kesejukan bersama, akibat adanya konflik warisan masa sebelumnya. Untuk memahami sifat konflik di Asia Tenggara dan masalah-masalah keamanannya, perlu dilihat dimensi internal dan ekstemal dari masalah tersebut, dan juga hubungan di antara mereka. Hubungan-hubungan ini menjadi lebih kuat ketahanan dengan memburuknya negara d Asia Tenggara. masing-masing Jadi semakin besar ancaman keamanan yang berasal dari dalam negerinya maka semakin besar pula ancaman eksternal yang dihadapi negara itu.

Sumber ketidakstabilan di dalam negeri adalah bersifat politik, ekonomi, sosial dan bahkan kebudayaan serta ideologi. Oleh karena itu, bidang keamanan di Asia Tenggara ini meliputi berbagai isu dan tidak semata-mata merupakan masalah militer dalam arti konvensional.

Sementara itu persatuan bangsa dan negara menjadi suatu masalah karena sejarah. Masing-masing negara di Asia Tenggara terdiri dari banyak suku dan agama yang berbeda-beda, dan fakta ini cenderung mempunya implikasi sosio-politik. Filipina menghadapi masalah minoritas Muslim selatan, Malaysia menghadapi masalah pembauran suku Melayu dan Cina yang hampir seimbang. Singapura masih bergulat untuk membina suatu bangsa Singapura. Thailand mempunyai banyak suku minoritas dalam batas-batas negaranya. Indonesia juga terdiri dari banyak suku, agama dan kebudayaan.

Masalah-masalah dalam negeri  kadang-kadang bisa membuat hubungan dengan negara tetangganya menjadi terganggu, salah-salah bisa dianggap campur tanganurusan negara lain. Hal ini bisa terjadi karena kelompok minoritas di suatu negara menjadi kelompok mayoritas di negara tetangganya.

Berdasarkan pengalaman sejarah terungkap bahwa kelompok minoritas dapat dengan mudah dieksploitir oleh kekuatan luar untuk menimbulkan pergolakan dan ketidakstabilan internal dengan tujuan untuk mengguloingkan pemerintahaan yang di anggap tidak berbuat adil terhadap kelompok minoritas itu.

Kefanatikan agama merupakan sebuah faktor penghancur lainnya. Pada mulanya, kebangkitan agama yang memunculkan kelompok-kelompok radikal menjadi inspirasi sebagian orang Islam di Asia Tenggara. Implikasinya adalah, mereka berusaha untuk membentuk negara agama berdasarkan agama yang dianutnya. Namun sebagian besar dari mereka, menyadari bahwa unsur keagamaan saja tidak akan dapat digunakan sebagai bagai untuk suatu alternatif.

Faktor yang  menentukan apakah suatupemerintah memperoleh dukunga  rakyatnya adalah sampai seberapa jauh terpenuhinya permintaan rakyat, dan juga seberapa jauh rakyat berpartisipasi dalam seluruh aspek pembangunan. Implikasi  sosiopolitik dari kefanatikan agama dapat membesar dalam mempersulit masalah yang dihadapi pemerintah, tetapi agama saja bukanlah faktor penentu dalam perdebatan mengenai apakah pemerinah akan diganti atau tidak.

Beberapa pemerintah di Asia Tenggara harus kebijaksanaan memperhitungkan peranan Islam dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan  nasional, karenamayoritas  penduduknya adalah Islam, terutama di Malaysia dan Indonesia. Namun demikian, harus dibedakan antara urusan negara dengan urusan agama, kalau tidak agama dapat menjadi sumber pemecah belah masyarakat yang pluralistis di negara-negara Asia Tenggara.

Dengan adanya konflik antar negara-negara di Asia Tenggara sebagai warisan kolonial maupun kondisi intem masing-masing negara, maka agar mereka tidak saling mengganggu tetapi justru bisa saling membantu, maka diperlukan kerja sama atau hubungan yang lebih dekat. Kondisi-kondisi seperti itu sangat diharapkan oleh negara di kawasan ini masing-masing agar bisa meredam konflik dalam negeri maupun dengan negara tetangganya sekawasan.

2.4.3        Kerja Sama Asia Tenggara 1950-1967

Sebagaimana halnya di kawasan dunia lain. kerja sama regional berkembang pula di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan kerja sama regional yang akan dibahas adalah perkembangan kerja sama dalam periode dua dasawarsa, mulai dari munculnya gagasan pembentukan kerja sama regional Asia Tenggara di Bagulo, Filipina, pada tahun 1950 sampai kepada pembentukan ASEAN tahun 1967. Dalam periode itu banyak bermunculan beraneka ragam kerja sama regional seperti SEATO (1954), ASA(1961). MAPHILINDO (1963) dan akhirnya ASEAN(1967).

Seperti kita ketahui bahwa prakarsa pembentukan kerjasama regional di banyak kawasan di dunia dilakukan oleh negara-negara Barat dengan mengacu pada model kerja sama regional di Eropa sebagai hasil dari keterpaduan kepentingan politik, ekonomi, dan strategi akibat perang dingin, Rencana Mashall, dan pembentukan NATO.

1.      SEATO

Gagasan pembentukan kerja sama regional Asia Tenggara sesungguhnya dilancarkan  pertama kali di Bugulo (Filipina) tahun 1950. Namun. konsep kerja sama regional itu terlalu mengkaitkan kedudukan Filipina sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan strategi Amenka Serikat sehingga tidak mendapat dukungan penuh dari negara-negara Asia Tenggara yang berhaluan nasionalis, terutama Indonesia.

Sewaktu perang dingin memuncak, Amerika Serikat mendesakkan prakarsa pertahanan bersama Asia Tenggara. Berdasarkan Perjanjian Manila pada tahun 1954, lahirlah South East Asia Treaty organization (SEATO) Kerja sama regional di bidang militer yang diprakarsai oleh negara di luar kawasan itu sebagai eksistensi perang dingin di Asia dengan markas besarnya di Bangkok. Dasarnya adalah anti-komunis, didirikan demi untuk membendung pengaruh RRC dan Vietnam Utara ke Selatan.

Anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia. Selandia Baru, beserta tiga negara Asia yaitu Pakistan, muangtai dan Filipina. Kerja sama regional seperti  inipun tidak berhasil mencapai sasarannya, pertama seperti halnya kerja sama regional lainnya beranggotakan negara-negara non-asia.  Kedua, kena sama regional militer itu lebih banyak merupakan alat negara besar yang bersaingan dalam perang dingin. Akhimya SEATO tak berdaya guna dan semakin melemah karena semakin kehilangan kredibilitasnya. Pada saat itu Asia Tenggara menganut politik yang berbeda- kredibilitasnya. beda(Indonesia memiliki banyak suku dan netral)  sehingga sulit ditarik begitu saja ke salah satu blok. SEATO adalah bukti bahwa kerjasama regional yang benar-benar bersumberkan kemauan diri masing-masing negara setempat belumlah terjelma.

Sejumlah negara-negara Asia yang baru merdeka melihat adanya pengaruh perang dingin antara Blok Barat dan Timur itu dapat membahayakan nasional mereka. Namun keinginan untuk tetap berdiri sendiri kepentingan tanpa memihak salah satu blok merupakan problematik baru yang dihadapi negara-negara Asia di tengah-tengah perkembangan perang dingin yang semakin memuncak. Untuk mendirikan blok ketiga secara militer terang tidak mungkin. Sungguhpun begitu, ide untuk menciptakan kekuatan ketiga dalam percaturan politik internasional dengan tujuan untuk mengimbangi dua blok besar yang saling bersaing cukup realistik, terutama sebagai kekuatan moral baru.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, maka muncul lima negara yang meyakini keperluan menciptakan dan kekuatan dunia ketiga ini sebagai kekuatan moral baru bertemu di Colombo dalam bulan April 1954. Kelima negara tersebut adalah Myanmar, India, Indonesia, Pakistan dan sri Lanka sebagai tuan rumah. Dalam Konferensi Colombo inilah Indonesia mengusulkan ide untuk menyelenggarakan Konferensi Negara-negara Asia mengusulkan ide untuk Afrika, dan usul tersebut diterima.

Pada tanggal 18-24 April 1955 berlangsunglah Konperensi Asia Afrika( KAA) yang amat bersejarah itu di Bandung, Indonesia. Meskipun KAA tersebut tidak sampai organisasi kerja sama regional, yang jelas ia telah berhasil merubah peta bumi politik internasional.disamping dua blok besar, kini muncul kekuatan dunia ketiga, kekuatan moral baru yang kemudian berkembang menjadi kekuatan nonblok.

Sementara itu kekalahan pihak Barat di Indocina dinilai oleh Amerika serikat sebagai titik awal jatuhnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara ke tangan komunis, bagaikan serangan domino. Dari situ muncul dan berkembang teori domino amerika serikat tentang bahaya komunis. Untuk mencega bahaya komunisme yang di gambarkan melalui teori domino tersebut,  Menlu Amerika Serikat John Foster Dulles secara tajam membagi dunia secara hitam putih, yaitu masuk Blok Barat atau Blok Timur. Sejalan dengan pemikiran hitam putihnya itu, dia mengecam keras negara-negara(nonblok) dengan maksud agar mereka memihak Blok Barat. Ia menyatakan bahwa netralisme itu immoral. Namun kecaman tersebut justru mendorong negara-negara netral untuk membentuk organisasi gerakan Nonblok.

2.      ASA

Kerja sama regional Asia Tenggara berikutnya adalah Association of Southeast Asia (ASA), dibentuk tahun 1961. ASA beranggotakan Malaya, Muangthai, dan Filipina, sehingga merupakan kerja sama regional yang pertama kali tidak menyertakan negara luar wilayah. Asosiasi ini merupakan pengganti yang lemah bagi organisasi  SEATO (organisasi pakta Asia Tenggara) yang  telah semakin mengecewakan para anggotanya.

Ketika Indonesia diajak oleh Tengku Abdul Rachman untuk ikut serta dalam ASA (1960), Presiden Soekarno dengan tandas menyatakan bahwa ia lebih suka ingin bekerja sama dalam kontek Asia-Afrika yang lebih merupakan  konsep politik daripada regional.

Walaupun ASA dan Maphilindo dibentuk oleh negara-negara Asia  Tenggara sendiri, tanpa ikut sertanya negara lain di luar kawasan, namun nyataannya sulit mempertahankan hidupnya, apalagi untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena kerja sama ASA tidak dapat bertahan lama, dan keberhasilannya pun tidak banyak dan pula kurang mengesankan. dibandingkan dengan dua minggu atau lebih umur Maphilindo, maka dengan masa enam tahun sejak dibentuknya tahun 1961, dan sampai secara resmi di bubarkanya tahun, ASA masih dapat membanggakan diri diri, walaupun seharusnya dikurangi lagi karena ASA hanya dapat hidup secara efektif dari bulan juli 1961 sampai dengan april 1963, dan dalam masa tiga tahun berikutnya ASA telah lumpuh akibat sengketa sabah yang dianut filipina terhadap malaysia.

Indonesia menyatakan jika masalah Malaysia, maka baru dapat di ambil langkah selanjutnya yakni menjalin kerja sama yang erat berdasarkan Prinsip-prinsip saling menguntungan antar negara-negara asia tenggara. Indonesia mau menghidupkan kembali gagasan maphiliandho dalam lingkup yang lebih luas untuk mencapai suatu asia tenggara yang berkarjasama dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.[5]

3.      MALPHILINDO

Setelah ASA tidak dapat bertahan lama karena terjadi konflik antara Filipina dan Malaysia atas status daerah sabah yang diklaim sebagai bagian dari wilayah Filipina. Konflik tersebut kemudian mendorong terbentuknya organisasi Maphilindo (Malaya, Philipina dan Indonesia) pada tahun 1963. Maphilindo merupakan gagasan untuk menyatukan Ras melayu yang ada di wilayah Malaya, Philipina dan Indonesia. Akan tetapi usaha tersebut gagal dengan dibentuknya negara Malaysia oleh Inggris sehingga Indonesia dan Philipina menentang pembentukan negara Malaysia itu.

Maphilindo (singkatan Malaya, Philipina dan Indonesia) adalah sebuah rencana konfederasi non-politik untuk 3 negara diatas rencana awalnya adalah menciptakan 1 negara berdasarkan konsep ras Melayu yang akan dilakukan oleh Wenceslao Vinzons pada era pemerintahan persemakmuran di Philipina. Disana dia mengusulkan sebuah Persatuan Ras Malaya - sebuah ide Malaya Irredentia (Malaya Irredentia juga sebuah alternatif nama selain MaphilindoPada Juli 1963, Presiden Diosdado Macapagal dari Philipina menyelenggarakan sebuah pertemua di Manila. 

Maphilindo direncanakan sebagai sebuah realisasi dari mimpi Jose Rizal, yang berupaya menyatukan seluruh penduduk Melayu, yang telah dibelah - belah oleh para negara kolonial. Maphilindo dideskripsikan sebagai sebuah asosiasi regional yang akan membahas isu-isu umum dalam semangat konsensus. Tapi Maphilindo juga dilihat sebagai sebuah taktik dari Jakarta dan Manila untuk menunda, atau malah mencegah pembentukan Federasi Malaysia. Manila punya klaim ke Sabar (British North Borneo), dan Jakarta memprotes pembuatan Negara Malaysia sebagai antek imperalis Inggris. Rencana ini gagal ketika Soekarno mengadopsi taktik konfrontasi Dengan Malaysia. Perkembangan dari ASEAN dikemudian hari akhirnya membuat proyek ini tidak muncul ke permukaan lagi[6].

Bertolak dari proses berakhirnya organisasi-organisai regional sebelum ASEAN dan menjelang lahirnya ASEAN, jelas bahwa ASEAN merupakan penjelmaan KAA, ASA dan mahiliando. KAA memberi kedudukan perintis bagi Indonesia dalam ASEAN (meskipun ruang pengaruh menyempit),sedangkan dari ASA dan maphiliando mencakup anggota dan tujuan ASEAN (termasuk sifat yang non komunis) sebagai penerus organisai-organisasi sebelum ASEAN itu.

Secara politik, KAA tahun 1955 merupakan puncak keberasilan. Sebab konfrensi itu menandai kemunculan kekuatan dunia ke tiga dalam bentuk kekuatan moral baru yang harus di perhitungkan dalam peta politik internasiaonal. KAA merintis kelahiran dan perkembangan negara-negara non blok yang netralis. Betapa pu dalam perkembangan nya nagara-negara non blok ini mengalami bagai kesulitan interen yang kadang-kadang mengurangi kredibilitasnya.

Sejak KAA itu andil dan peranan indonesia cukup besar dalam melahirkan dan mengembangkan kekuatan moral baru dalam bentuk kerja sama negara-negara non blok. Karna itu sewaktu di tawari bergabung dengan ASA (yang di nilai oleh indonesia memihak barat) maka indonesia menolak nya bahkan pada saat itu indonesia menjadi salah satu pendiri gerakan non blok (2 september 1961) namun lama kelamaan RI condong ke Blok timur, tetapi setelah muncul orde baru politik luar negri indonesia kembali ke bebas aktif ( walaupun kenyataanya lebih condong ke Blok barat).

4.      ASEAN

·         Latar Belakang Terbentuknya ASEAN

Latar belakang terbentuknya ASEAN dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kondisi internasional, regional, bilateral, maupun kepentingan nasional, khususnya Indonesia. Kepentingan-kepentingan dari berbagai kawasan maupun negara per negara itu memberikan motivasi terbentuknya ASEAN. Oleh karena itu, tulisan berikut ini hendak menunjukkan segi-segi global yang mendorong lahirnya ASEAN.[7]

·         Tujuan Kerja Sama ASEAN

Deklarasi Bangkok yang menandai terbentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 antara lain menyatakan keinginan negara-negara pendirinya untuk meletakkan landasan yang kokoh guna memajukan kerja sama regional di Asia Tenggara yang akan memberikan sumbangan bagi perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat di kawasan ini. Sebenarnya tujuan kerja sama politik tidak tercantum secara eksplisit dalam Deklarasi ASEAN, namun akibat perkembangan situasi regional maupun internasional, maka kerja sama politik menjadi prioritas utama.  Adapun hambatan kerja sama politik disebabkan oleh sisa-sisa permasalahan akibat kolonialisme, terutama yang menyangkut perbatasan antar negara yang tidak jelas. Di samping itu, pandangan politik luar negeri yang berbeda-beda juga menjadi hambatan kerja sama regional tersebut.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations) atau ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Muangthai, dan Singapura. Sedangkan negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Brunei Darusalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja bergabung kemudian. Dengan demikian seluruh negara di Asia Tenggara akhirnya bergabung dalam ASEAN.

Sebelum ASEAN berdiri, di Asia Tenggara sudah ada organisasi-organisasi regional. Pada awal tahun 1954 telah muncul Organisasi Pakta Asia Tenggara (SEATO), namun negara-negara di Asia Tenggara yang terlibat baru Thailand dan Filipina. Pada tanggal 31 Juli 1961 lahir Asosiasi Asia Tenggara (ASA) yang melibatkan Malaya, Filipina, dan Muangthai, dalam rangka untuk mendorong kerja sama ekonomi dan budaya.

ASA tidak berkembang karena perseteruan di antara negara-negara anggota. Filipina mengaku memiliki Sabah di tahun 1962 yang akhirnya mematikan embrio dari asosiasi ini. Asosiasi lainnya dikenal sebagai Maphilindo (Malaya, Filipina, Indonesia) dibentuk pada awal Agustus tahun 1963, tetapi pecah ketika Indonesia melancarkan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964, dan kemudian muncul ASEAN (1967) yang dapat mewadahi tujuan-tujuan ASA dan Maphilindo.

Berdasarkan pengalaman dari berbagai organisasi regional yang telah tumbuh dan berkembang di Asia Tenggara, terlihatlah bahwa organisasi regional yang bisa memadai adalah perhimpunan yang memperhitungkan Indonesia. Sebagai negara yang paling besar dan luas wilayah serta jumlah penduduknya di kawasan ini, Indonesia mau tidak mau harus disertakan dalam suatu pola kerja sama yang mengandalkan kemandirian berpikir maupun kemandirian dalam melaksanakan cita-cita ketertiban regional. Karena itu ASEAN yang bisa menemukan pola yang sesuai dengan kondisi yang realistis di Asia Tenggara cenderung bisa diterima oleh semua negara di kawasan ini.

Fenomena politik internasional dan regional serta masalah-masalah bilateral yang terdapat di antara beberapa negara Asia Tenggara adalah faktor-faktor yang mendorong lahirnya suatu regionalisme Asia Tenggara, yang diwujudkan oleh organisasi kerja sama ASEAN. Faktor-faktor eksternal ini diperkuat pula oleh berbagai keharusan dan kepentingan politik internal dari masing-masing negara anggotanya.

Situasi politik internasional dalam dasawarsa 1960-an masih diwarnai oleh konflik latent, dengan percik-percik konflik langsung di sana-sini (perang Vietnam, perang Arab-Israel dan sebagainya), konflik antara Blok Barat dan Blok Timur. Keadaan seperti itu menumbuhkan ketegangan di beberapa kawasan, dan dalam beberapa hal juga pertarungan intern si suatu negara, akibat adanya pilihan-pilihan politik dalam kebijaksanaan politik luar negeri yang dilakukan oleh suatu rejim dengan mengacu kepada salah satu kutub kekuatan dunia yang ada.

Di tengah-tengah suasana bipolaritas kekuasaan global antara dua negara adikuasa (Amerika Serikat dan Uni Soviet), gema suara dari kerinduan akan suasana yang lebih netral dan upaya peradaan ketegangan terdengar semakin keras. Jalan tengah itu mengambil bentuk gerakan Non-blok muncul dari negara-negara relatif muda dan baru lepas dari penjajahan setelah Perang Dunia II. Sementara itu, fragmentasi kekuatan Barat, dengan tumbuhnya bibit-bibit kekuatan dunia baru seperti Jepang mulai pula kelihatan. Fragmentasi serupa Blok Timur juga mulai kelihatan dengan munculnya RRC yang tampil sebagai kekuatan raksasa baru.

Situasi politik internasional lain yang sosoknya mulai tergambar semakin jelas ialah kecenderungan sejumlah negara di kawasan tertentu untuk membentuk organisasi regional. Meskipun yang terakhir itu masih lebih banyak berupa pakta pertahanan atau kerja sama yang bersifat serupa itu, namun demikian sudah ada pula beberapa organisasi kerja sama regional yang berlandaskan kepentingan selain pertahanan dan mempertegas titik-titik terang keberadaan yang semakin kuat seperti Uni Eropa.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut tidak hanya bersifat struktural melainkan juga  fungsional, dalam arti bahwa kepentingan-kepentingan yang terkandung di dalamnya juga ikut mengalami pergeseran sifat. Jika sampai pertengahan dasawarsa 1960-an isu-isu politik seperti kolonialisme, pertarungan ideologis antara demokrasi liberal melawan komunisme dan sebagainya yang mendominasi percaturan politik internasional, maka sejak periode tersebut isu-isu ekonomi mulai terdengar dan menguat.

Seperti yang telah di ungkapkan di atas, faktor pendorong terbentuknya ASEAN ialah perkembangan situasi  regional secara umum. Ketakutan akan eskalasi perang vietnam serta titik rawan dalam soal komunisme yang dihadapi oleh setiap negara pendiri ASEAN memerlukan langkah-langkah dan strategi tertentu untuk menghadapinya. Dengan kata lain, dalam persoalan ini terlihat adanya kecenderungan tuntutan yang semakin meningkat terhadap upaya penagkalan komunisme pada umumnya, dan eskalasi perang vietnam pada khususnya. Dalam situasi seperti itulah, bisa dimengerti mengapa pihak Thailand dengan antusias menyediakan segala prasarana bagi proses terbentuknya ASEAN jika dilihat bahwa negara itu berkepentingan langsung akibat faktor geografis dan hubungannya dengan Amerika Serikat.

Penggalangan kerja sama regional dipandang bisa menjadi salah satu alternatif perwujudan pencarian legitimasi itu, melalui konsep pembangunan nasional. Dengan kerangka yang sama, Malaysia dan Singapura paling tidak berusaha untuk mempertahankan tingkat kemakmuran ekonomi yang telah dicapai dengan menghindari sejauh mungkin implikasi politik yang rawan bagi pemerintahan nasional masing-masing.

Berbagai macam permasalahan bilateral yang dihadapi oleh masing-masing negara pendiri dengan corak hubungan yang khas ikut pula mendorong proses pembentukan ASEAN, salah satu contohnya Indonesia dengan Singapura. Posisi lintas Singapura, meskipun menguntungkan, tetapi dari aspek strategi pertahanan kurang menguntungkan. Dalam kaitan itu, pengalaman Singapura dengan politik konfrontasi Indonesia membuat negara pulau yang dari kelima negara pendiri ASEAN merupakan yang terkecil itu untuk mengarahkan strategi pembangunan perekonomiannya tidak hanya sebagai pelabuhan transito, melainkan harus segera melangsungkan proses industrialisasi. Dengan strategi seperti itu, negara pulau tersebut akan berusaha meningkatkan daya tangkal dan ketahanan nasional terhadap negara-negara tetangga yang wilayahnya lebih luas dan penduduknya lebih besar.

Disamping masalah-masalah bilateral, ternyata persoalan-persoalan domestik juga berperan kuat dalam mendorong terbentuknya ASEAN. Indonesia baru terlepas dari peristiwa G30S, dengan segala implikasi politik dan sosial ekonomi, dan secara umum persoalan-persoalan mengenai peralihan kekuasaan. Pemerintahan yang baru masih berupaya untuk memperkuat dasar-dasar legitimasi, yang akibat peristiwa tersebut norma-norma lama yang melandasi tingkah laku serta kebijakan politik sebelumnya telah meluntur serta kesepakatan tentang norma-norma baru belum tertanam dengan kuat.

Jika dilihat dari pengalaman sejarahnya, dari kelima negara pendiri ASEAN, empat di antaranya hampir mengalami pengalaman kesejarahan yang sama. Kecuali Muangthai, negara-negara anggota lainnya pernah mengalami penjajahn dan baru saja memperoleh kemerdekaan dari mereka. Dengan demikian masih terdapat persoalan-persoalan yang lazim muncul di negara-negara baru, yaitu pergulatan dengan sistem politik yang belum mapan, suksesi antara rezim penguasa yang tidak selalu berjalan lancar dan tanpa kekerasan, masalah persatuan dan kesatuan bangsa pada umumnya, identitas bangsa, pembangunan ekonomi, dan lain-lain. Sistem politik yang belum mapan misalnya dialami oleh Indonesia dengan perubahan bentuk sistem politik dari sistem demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin hingga Orde Baru.

Tokoh indonesia yang banyak berperan dalam pembentukan ASEAN adalah Adam Malik. Sebagai Menteri Luar Negeri, Adam Malik banyak bekerja sama dengan Departemen Pertahanan-Keamanan. Tujuan politik luar negerinya adalah meluruskan politik luar negeri dan memulihkan  citra Indonesia dalam kaitannya dengan  usaha-usaha memulihkan perekonomian dan perintisan awal pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia berperan aktif sebagai perintis pembentukan ASEAN[8].

·         Norma dan Prinsip ASEAN

Sepanjang sembilan tahun pertama sejak dibentuk merupakan saan yang penting dan menentukan karena sepanjang waktu itulah interaksi antar negara menjadi sumber nilai bagi pembentukan norma-norma yang kelak menjadi pondasi untuk keberlangsungan hubungan antar negara. Perjanjian persahabatan dan kerjasama (Treaty of Amity anda Cooperation) yang ditandatangani pada pertemuan di Bali tahun 1976 sering disebut sebagai wujud dari nilai-nilai global yang mendasari terbentuknya organisasi regional. Dalam temuan Bali tersebut negara-negara ASEAN sepakat untuk:

1.      Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah semua bangsa;

2.      Setiap negara berhak memelihara keberadaannya dari campur tangan, subversi, kekerasan, dari kekuatan luar;

3.      Tidak mencampuri urusan dalam negara lain;

4.      Menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dengan jalan damai;

5.      Menolak ancaman penggunaan kekerasan.

Menurut Acharya, ada beberapa norma dasar yang tumbuh dalam proses evolusi ASEAN selaku organisasi regional. Terdapat paling tidak empat norma dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN, antara lain:

1.      Menentang menggunakan kekerasan dan mengutamakan solusi damai;

2.      Otonomi regional;

3.      Tidak mencampuri urusan internal negara anggota lain;

4.      Menentang pakta militer, mendukung kerjasama pertahanan bilateral[9] (Bambang Cipto, 2010: 22-23).

·         Situasi Global sebelum Pembentukan ASEAN

Sejak tahun 1945 peta politik internasional berada di bawah pengaruh perang dingin antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet (kini Rusia). Dengan demikian sejak 1945, tiada kawasan dunia yang penting yang lepas dari salah satu atau berbagai bentuk persaingan ideologis Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Dalam rangka untuk mendapatkan dukungan internasional, Amerika Serikat dan Uni Soviet aktif bertindak sebagai pemrakarsa  berbagai bentuk kerja sama regional yang berdimensi politik, ekonomi, dan keamanan. Akan halnya kadar aktivitas masin masing adikuasa dalam berbagai kawasan dunia amat tergantung pada prioritas yang diberikan kepada kawasan itu oleh masing masing adikuasa, taruhan yang menjadi awal mula persaingan kedua negara, dan keinginan dari masing masing negara kawasan yang diajak untuk bersekutu.

Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu mendorong negara negara di dunia untuk mengikat diri dengan salahsatu negara adikuasa itu. Di samping itu, negara negara adikuasa melibatkan diri dalam suatu kawasan tertentu untuk mendominasi dalam bentuk kerja sama regional.

Dalam banyak kasus, tampak jelas bawa kedekatan geografis yang berlebih lebihan pada salah satu adikuasa dapat mengakibatkan negara negara yang berdekatan itu menjadi amat tergantung pada salah satu negara adikuasa. Makin terikat suatu adikuasa pada ikhtiar perlindungan terhadap kawasan yang amat berdekatan dengannya, makin besar kemungkinan ketergatungan dan hegemoni oleh adikuasa yang bersangkutan.

Ketergantungan dan hegemoni yang tercipta mengakibatkan negara yang dibantu atau dilindungi memiliki ruang gerak ang kian berkurang. Bahkan dalam persekutuan resmi, negara kecil yang besrsangkutan secara nyata terlibat dalam persaingan politik, ekonomi, dan keamanan yang semestinya dapat dihindarinya apabila berdekatan geografis salah satu adikuasa tak memaksanya untuk bertindak demikian.

Dalam hal kawasan yang letak geografisnya bertahan dari Amerika Serikat atau Uni Soviet, kemungkinan akan keadaan ketergantungan, hegemoni dan sengketa kepentingan menjadi berkurang. Paling tidak, perasaan bahwa keinginan yang berlebih lebihan dari suatu adikuasa terhadap negara negara di kawasan yang bersangkutan dapat dikurangi karena bagaimanapun, jarak yang membuat kadar tekanan perasaan seperti itu dapat dikecilkan. Maka, sepanjang sejarah modern Asia Tenggara, bentuk bentuk kerja sama regional yang diinginkan oleh Amerika Serikat sesungguhnya tidak pernah mengalami tingkat kecemasan akan adanya ketergantungan, hegemoni, atau sengketa kepentingan yang berlarut larut.

Di Asia, terdapat serangkaian upaya untuk menciptakan dan mengembangkan kerja sama dalam berbagai bentuk dan untuk berbagai tujuan. Upaya yang paling awal, melibatkan sejumlah negara Asia Tenggara ialah Konperensi Asia yang diselenggarakan di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947.

Dalam konperensi Asia itu, di samping tuan rumah India, 17 negara Asia lain ikut hadir dan enam dari padanya adalah wakil wakil dari Asia Tenggara, masing masing dari Myanmar, Indonesia, Malaya, Filipina, Muangthai dan Vietnam. Pada tanggal 20 Januari 1949 konperensi pemerintah negara negara Asia tersebut membicarakan serangan Belanda terhadap Indonesia yang berlangsung mulai tanggal 19 Desember 1948.

Dalam bulan Mei 1950 di Filipina diselenggarakan pertemuan Asian Union yang dihadiri oleh tuan rumah Filipina, Australia, India, Indonesia, Muangthai, Pakistan, dan Sri Langka. Konperensi konperensi yang diselenggarakan anatara tahun 1947 1950 itu tidak menghasilkan organisasi regional, tetapi lebbih merupakan forum komunikasi. Namun dengan begini berbagai hal yang menjadi perhatian bersama dapat dibahas ssehingga dapat dijadikan sebagai bahan bahan pembentukan kerja sama yang sesungguhnya.

Sejumlah negara negara baru di Asia menilai bahwa kalau mereka terlibat dalam salah satu blok dalam kancah perang dingin, maka akan membahayakan kepentingan nasional mereka. Untuk mendirikan blok ketiga secara militer terang tidak mungkin. Karena mereka yakin bahwa dengan dibentuknya kekuatan ketiga dalam percaturan internasional dapat mengimbangi dua blok yang saling bersaing.

Dalam rangka untuk membentuk kekuatan ketiga (di luar Blok Barat dan Timur), kelima negara Asia yaitu Myanmar, India, Indonesia, Pakistan dan Sri Lanka pada bulan April 1954 bertemu di Colombo (ibu kota Sri Lanka). Dalam konperensi Colombo itu Indonesia mengusulkan ide untuk menyelenggarakan Konperensi negara negara dari Asia dan Afrika.

Dengan disponsori oleh Indonesia, India, Mesir, Ghana, dan Sri Lanka maka pada tanggal 18 24 April 1955 berlangsunglah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Meskipun konferensi di Bandung itu tidak sampai menhasilkan sebuah organisasi kerja sama regional, tetapi telah berhasil merubah peta  politik internasional karena KAA sebagai embrio munculnya gerakan Nonblok.

·         Kondisi Asia Tenggara Sebelum dibentuknya ASEAN

Kekalahan Prancis di Indonesia dalam tahun 1954 ternyata telah merisaukan Amerika Serikat sebagai pelopor Blok Barat, sebab kekalahan pihak Barat itu akan membawa akibat berjatuhnya satu persatu negara negara di kawasan Asia Tenggara ke tangan komunis, bagaikan serangkaian domino. Dari situ muncul dan berkembang teori domino, yaitu bahwa negara negara Asia Tenggara akan jatuh satu persatu ke tangan komunis seperti kartu domino.

Untuk mencegah bahaya komunis tersebut, Amerika Serikat dengan negara negara Blok Barat lainnya mengambil berbagai langkah pembendungan, yaitu dengan memilih salah satu blok. Bagi negara Asia Tenggara yang menyatakan tetap netral dinilai sebagai immorial, termasuk negara negara yang menjadi sponsor KAA yang non blok.

Dalam rangka pembendungan komunis di Asia Tenggara, maka pada tanggal 8 September 1954 dibentuklah SEATO (Southest Asia Treaty Organization) di Manila. Dengan demikian SEATO seabagai organisasi regional yang pertama di Asia Tenggara. Adapun anggotanya adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, dan Muangthai. Karena hanya dua negara saja yang berasal dari Asia Tenggara, maka SEATO lemah kreadibilitasnya.

Sewaktu Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman, berkunjung ke Filipina tahun 1959, ia mengusulkan pembentukan organisasi kerja sama regional yang mampu melindungi dan memperjuangkan kepentingan kepentingan nasionalnya. Setelah Filipina setuju, kedua negara lalu mengajak negara negara di Asia Tenggara, namun hanya Muangthai yang menerima. Karena itu pada tanggal 31 Juli 1961 ketiga negara tersebut melalui sebuah deklarasi di Bangkok secara resmi mendirikan ASA (Association of Southeast Asia).

Banyak negara negara Asia Tenggara yang tidak mau bergabung dengan ASA dianggap sebagai antak SEATO dan imperialis Amerika Serikat. Tetapi munculnya perselisihan politik antara Malaysia dan Filipina tentang Sabah (Kalimantan Utara) yang dimasukkan ke dalam federasi Malaysia dalam bulan September 1963 telah melumpuhkan kegiatan organisasi kerja sama regional tersebut.

Setelah ASA menjadi beku karena masalah Sabah, Filipina mengembangkan ide untuk membentuk semacam Konfederasi Melayu Raya (Greater Malay Confederation). Dibalik ide itu tampaknya terkandung maksud mencari penyelesaian yang memuaskan dari perselisihan antara Malaya di satu pihak dengan Filipina dan Indonesia di pihak lain tentang Kalimantan Utara (Sabah) yang akan masuk ke dalam Federasi Malaysia. Karena itu pada bulan Agustus 1963 terjadilah pertemuan tingkat tinggi di Manila antara Soekarno, Tengku Abdul Rahman dan Diosdado Macapagal, di mana mereka antara lain menyetujui untuk mengambil langkah langkah permulaan ke arah berdirinya sebuah organisasi kerja sama regional baru yang kemudian dikenal dengan Maphilindo (Malaya, Philipina, dan Indonesia).

Sewaktu Malaysia diresmikan pada tanggal 16 September 1963 yang mencakup Sabah, Serawak,Singapura di samping   Malaya ke dalamnya Indonesia mningkatkan konfrontasi terhadap federasi baru itu. Filipina yang yidak lagi mempunyai hubungan diplomatic dengan Malaya atau Malaysia bekerja sama dengan Indonesibelum lagi sempat bergerak, Maphilindo praktis menjadi lumpuh, meskipun kedua negara anggota yaitu Indonesia dan Filipina masih meneruskan pertemuan pertemuan.

Dengan berlangsungnya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, maka Indonesia membentuk poros Jakarta Pnom Penh Beijing, dan keluarnya Indonesia dari PBB. Sulit untuk disangkal bahwa hal hal seperti itu merusak citra politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Praktek praktek politik luar negeri yang cenderung memiha ke kiri, dalam hal ini RRC, dan sangar anti Barat menimbulkan dan mengembangkan kesangian si berbagai negara tentang kemurnian prinsip bebas aktif politik luar negeri Indonesia.

Ketika politik luar negrei Indonesiaalami krisis kredibilitas yang berat di  luar negeri, dan juga di beberapa kalangan di dalam negeri, terutama kekuatan kekuatan non atau anti komunis seperti di Angkatan Darat dan golongan golongan agama, meletslah peristiwa G30S/PKI. Kalau seandainya peristiwa itu tidak berhasil ditumpas, Indonesia barangkali sudah menjadi negara komunis dan bersamaan dengan itu prinsip bebas aktif politik negeri kita dengan sendirinya terkubur

Keberhasilan penumpasan G30S/PKI menjungkirbalikkan keinginan untuk membentuk negara komunis di Indonesia. Lagipula penumpasan tersebut diikuti dengan pelanggaran PKI serta Mrxisme atau Komunisme serta jatuhnya kekuasaan presiden Soekarno. Presiden Soeharto dengan Orde barunya mewarisi kondisi politiik, sosial, dan ekonomi dalam negeri yang porak poranda. Di samping itu di dunia internasional, Orde Baru mewarisi krisis kredibilitas yang berat terhadap prinsip bebas aktif dari politik luar negeri Indonesia. Mengembalikan ctra yang wajar dan sehat tentang prinsip bebas aktif tersebut dalam persepsi dunia internasional merupakan salah satu tugas politik luar negeri yang amat ndesak, di samping keperluan untuk mencari antuan yang dibutuhkan buat merekonstruksi dan membangun kembali perekonomian yang kondisinya sudah parah.

Pemerintah Orde Baru berangsur angsur mengembalikan citra politik luar negeri yang bebas aktif. Konfrontasi dengan Malaysia diakhiri dan daam waktu yang relative singkat keanggotaan Indonesia di PBB dicairkan kembali. Serangkaian dengan itu Indonesia memainkan peranan aktif dan menentukan dalam pembentukan organisasi regional di Asia Tenggara.

·         Menuju ke Arah Pembentukan ASEAN

Berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, ternyata telah membuka lembaran baru sejarah Asia Tenggara. Sebelum berakhirnya konfrontasi secara formal, pemerintah pemerintah di Bangkok, Manila, dan Kualalumpur telah memperlihatkan keinginan mereka untuk menghidupkan kembali gagasan kerja sama kawasan dan hal itu menghasilkan buah dengan pelaksanaan pertemuan menteri menteri luar negrei ASA pada bulan Juli 1966. Regionalism telah menjadi pokok pembicaraan selama berlangsungnya perundingan bilateral informal antara Indonesia dengan Malaysia jauh sebelum prakarsa pertama yang menentukan guna memberhentikan Soekarno. Hal ini juga menjadi agenda pembicaraan resmi antara Adam Malik dan Tuan Razak di Bangkok pada akhir Mei 1966.

Agenda utama yang harus diselesaikan sebelum suatu kecenderungan umum terhadap kerja sama kawasan dapat diterjemahkan ke dalam suatu kerangka kelembagaan yang lebih besar ialah syarat-syarat yang padanya Indonesia akan berperan serta. Kesukaran utama adalah sama dengan apa yang menunda pencapaian persetujuan akhir untuk mengakhiri konrontasi; yakni perlunya menghindarkan kesan kapitulasi dan implikasi merendahkan martabat bagi Indonesia apabila menerima keanggotaan dalam suatu asosiasi yang anggota anggotanya terdiri atas negara negara yang mempunyai kebijaksanaan luar negeri yang melanggar nilai nilai yang diperjuangkan oleh Republik.

Mengingat bahwa format bagi kerja sama kawasan yang lebih luas memerlukan waktu untuk merundingkannya, maka antusiasme awal Indonesia telah disampaikan kepada public. Dalam suatu pernyataan di depan  Dewan  Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1966, dalam mana dia menjelaskan syarat syarat persetujan untuk membawa konfrontasi ke tahap akhir, Jenderal Soeharto mengungkapkan minat terhadap kerja sama kawasan dalam bentuk sepenuhnya konsisten dengan pandangan tentang tertib kawasan yang telah menjadi buah bibir dan yang dapat menerima sebelumnya jatuhnya Soekarno.

Menurut Jenderal Soeharto, apabila masalah Malaysia telah selesai, maka negara negara di Asia Tenggara dapat melanagkah kea rah kehiatan kegiatan dalam bidang kebijaksanaan luar negeri yang menjalin kerja sama yang erat berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara negara negara Asia Tenggara. Bangsa bangsa di Asia Tenggara dapat menghidupkan kembali Maphilindo dalam lingkup yang lebih luas untuk mencapai suatu Asia Tenggara yang bekerja sama dalam berbagai bidang, terutama bidang bidang ekonomi teknik dan budaya.

Apabila suatu Asia Tenggara yang bersatu dapat dibentuk, maka bagian dunia ini akan mampu menghadapi pengaruh luar dan intervensi dari sudut manapun datangnya baik itu sifatnya ekonomi maupun intervensi fisik militer. Suatu Asia Tenggara yang bekerja sama, suatu Asia Tenggara yang bersatu, merupakan benteng dan dasar yang paling kokoh dalam menghadapi imperialism dan kolonialisme dalam bentuk apapun dan dari sudut manapun datangnya.

Gagasan Soeharto mengenai kawasan Asia Tenggara masih seperti pandangan lama yang dipegang angkatan bersenjata, yakni tentang hubungan antar negara di dalam kawasan Asia Tenggara dan juga mengenai peranan utama yang dimainkan Indonesia dalam mewujudkan suatu tertib kawasan. Sesungguhnya pandangan itu, sebagaimana diartikulasikan pada bulan Agustus 1966, telah dipertahankan sejak lama tanpa perubahan yang mendasar.

Pada tahun 1966, antusiasme bagi kerja sama kawasan dibarengi dengan tekad untuk menjamin bahwa setiap usaha kea rah itu akan didasarkan pada syarat syarat Indonesia, meskipun di dalam kerangka rekonsiliasi. Itulah sebabnya, Soeharto memberikan rujukan pada penghidupan kembali gagasan Maphilindo (gagasan Dr. Subandrio yang waktu itu sudah diperjarakan) dalam lingkup yang lebih luas. Namun alas an utamanya ialah Indonesia enggan bergabung ke dalam ASA dengan asosiasi negara pengikutnya.

Suatu permulaan baru diperlukan agar, sebagai anggota pendiri usaha baru itu, Indonesia dapat menanmkan jejak pada kerja sama kawasan tersebut. Yang mendasar wawasan ini ialah penolakan secara prinsip untuk menerima pentingnya peranan kekuasaan luar untuk mengisi setiap apa yang disebut kekosongan kekuasaan yang timbul di Asia Tenggara dengan mundurnya kolonialisme. Sesungguhnya konsep kekosongan kekuasaan merupakan suatu yang asing bagi perspektif strategis yang menentang pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Perubahan politik di Indonesia berarti dalam satu aspek penting suatu identitas wawasan politk ditetapkan antar lima pemerintah Asia Tenggara yang telah dilibatkan dalam konfrontasi apakah sebagai musuh ataukah sebagai konsoliator. Perubahan dalam sistem politik Indonesia menimbulkan suatu kesesuaian politik yang justru tidak ada ketika ASA dibentuk tahun 1961. Walaupun Indonesia menegaskan kembali secara formal prinsip prinsip kebijaksanaan luar negeri yng didasarkan pada pencegahan asosiasi yang bersifat aliansi atau memberikan fasilitator bagi pangkalan militer asing, di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto telah bergabung ke dalam jaringan informal negara negara yang berpandangan serupa yang merentang Asia Tenggara dan di luarnya, yang di dalamnya Muangthai, Malaysia, Singapura, Filipina sudah menjadi anggota. Dalam hal ini, Indonesia merupakan mitra sejajar, walaupun tidak setara. Sesungguhnya, wilayahnya yang luas, sumber sumber alam dan penduduknya menambah suatu dimensi ke dalam kerja sama kawasan yang tak hanya selama ini tidak ada tetapi juga telah menyebabkan usaha sebelumnya tampak lemah.

Pemerintah pemerintah di Muangthai dan Filipina menanggapi dengan semangat ungkapan minat Jenderal Soeharto dan usaha, pada mulanya, untuk memajukan suatu asosiasi Asi Tenggara bagi kerja sama wawasan. Selain persoalan mencari rujukan yang tepat hal itu mungkin memakan waktu sedikit untuk meykinkan perdana menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman, akan maksud baik Indonesia terutama karena kedua negara ini belum mempunyai hubungan diplomatic.

Dalam kenyataannya, kebaikan mengkombinasikan suatu kerangka bagi rekonsiliasi kawasan dengan suatu format bagi tertib kawasan mempengaruhi saat itu. Kerja sama kawasan dengan peran serta Indonesia yang bersemangat menyerupai, untuk tahap tertentu, tahap perkembangan sistm antar Amerika ketika pemasukan secara melembaga negara yang paling kuat di kawasan itu dipertimbangkan baik sebagai saranba untuk memuaskan ambisinya yang wajar dan juga untuk mengendalikan kecenderungan hegemoninya yang lebih dapat ditolak. Pemerintah Indonesia, baik sebagai obyk maupun yng beruntung dari logika ini, sadar sepenuhnya akan kedua fungsi sengaja kerja sama kawasan itu sejak dari awal.

·         Peran Indonesia dalam Pembentukan ASEAN

Setelah keluar dari tragedy tahun 1965, Indonesia telah mengalami perubahan politik luar negerinya. Pendekatan dan persepsi baru dalam kebijaksanaan politik luar negeri ini berpedoman pada dua hal pokok. Pertama, kepentingan nasional yang diperhitungkan secara realistis. Kepentingan nasional Indonesia itu antara lain mengatasi masalah ekonomi. Kedua, kenyataan kenyataan yang terdapat dalam dunia internasional yang dapat digunakan untuk mencapai cita cita bangsa Indonesia, termasuk perannya dalam menjaga perdamaian dunia.

Dengan politik luar negerinya yang baru itu, Indonesia akan bekerja sama dengan negara negara lain di dunia, dengan organisasi organisasi dan badan badan internasional yang ada, demi kepentingan nasional Indonesia untuk menanggulangi kesulitan ekonomi.

Dengan penegasan kembali prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, maka dirumuskanlah langkah langkah yang akan diambil. Langkah langkah itu ialah memperbaiki kesalahan pengertian dari negara negara Blok Barat maupun Blok Timur. Oleh karena itu Indonesia segera kembali ke PBB, serta melakukan pendekatan kepada Blok Barat dan Timur. Dampak yang diharapkan muncul dari langkah langkah ini ialah meningkatnya kreadibilitas Indonesia di mata internasional sehingga dengan pulihnya kepercayaan ini maka dalam jangka menengah maupu jangka panjang bisa dilakukan pembangunan nasional.

Kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia yang baru ini membawa implikasi seperti yang diharapkan. Meningkatnya kreadibilitas Indonesia di mata internasional ditandai dengan meningkatnya jumlah bantuan dan pinjaman luar negeri yang diterima, baik yang diterima dari negara negara sahabat maupun badan badan internasional. Di samping itu, penyelesaian masalah Irian Jaya dan konfrontasi dengan Malaysia mendapatkan titik terang.

Jika pada masa sebelumnya Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura, maka setelah Orde Baru berkuasa memutuskan bahwa hubungan Indonesia dengan Singapura segera dipulihkan. Sekitar dua bulan setelah Indonesia memutuskan untuk memulihkan hubungan Singapura, maka pada tanggal 6 Juni 1966 pemerintah Singapura memutuskan untuk mengakui Indonesia dan menyetujui diadakannnya pertukaran wakil wakil diplomatic. PM Malaysia, Tengku Rizal Abdul Rahman yang semula menetang keputusan Singapura untuk membuka hubungan dengan Indonesia, telah menyatakan kegembiraannya. Langkah tersebut dinilai sebagai langkah menuju perdamaian dan keamanan daerah Asia Tenggara.

Perubahan sikap Tengku Abdul Rahman dinyatakan, karena hasil Persetujuan Bangkok antara Malaysia Indonesia menambahkan pula bahwa akan lebih baik lagi apabila pembukaan hubungan diplomatic antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dapat dilakukan serentak.

Konfrontasi Indonesia Malaysia yang telah berlangsung selama tiga tahun, dihentikan berdasarkan persetujuan bersama yang ditandatngani pada tanggal 11 Agustus 1966 sebagai hasil persetujuan di Bangkok pada bulan Juni 1966 antara kedua pemerintahan bersangkutan. Dalam persetujuan itu Indonesia diwakili oleh Menteri Utama Bidang Poltik/Luar Negeri Adam Malik, dan pihak Malaysia oleh wakil PM Tuan Abdul Razak.

Dalam peranjian yang ditandatangani di Jakarta tersebut dinyatakan bahwa kedua pemerintah setuju untuk diselenggarakannya pemilihan umum di Sabah dan Serawak dalam waktu yng secepatnya, secara bebas dan untuk member kesempatan kepada rakyat kedua daerah tersebut untuk menetukan kedudukannya. Hubungan diplomatic Malaysia Indonesia akan segera dilaksanakan dan pertukaran perwakilan diplomatic segera diadakan.

Pada akhir tahun 1966, Indonesia menawarkan kepada negara negara di Asia Tenggara untuk berhimpun dalam suatu wadah organisasi kerja sama regional dalam rangka membangun dan mengisi kemerdekaan nasional masing masing. Ide itu disampaikan kepada Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja dan Myanmar. Terhadap tawaran itu, ternyata hanya Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand yang menyambut baik.

Pemerintah Myanmar dalam tanggapannya mengenai rencana kerja sama regional di Asia Tenggara itu menyaakan bahwa negara itu tidak menentang proyek tersebut; namun Myanmar tidak dapat ikut serta menjadi anggotanya berdasarkan pertimbangan tertentu. Sedangkan Kamboja tidak ingin ikut serta dalam usaha usaha regional apa pun di mana Thailand ikut serta secara aktif. Sebalinya pejabat pejabat di Thailand berpendapat bahwa tanpa ikut sertanya Myanmar dan Kamboja, maka kelima negara Asia Tenggara tersebut akan lebih mampu membentuk suatu organisasi yang sanggup menghadapi pasar dunia bagi kepentingan negara anggota. Sementara itu Sri Lanka menyatakan diri ingin bergabung dengan organisasi yang akan dibentuk itu, sehingga masalah batas batas geografis akan ditetapkan dalam pertemuan.

Dalam pertemuan tanggal 5 8 Agustus 1967 di Bangkok mengenai realisasi pembentukan suatu kerja sama regional yang baru, Indonesia menentang pasukan asing di wilayah Asia Tenggara; meskipun hendaknya hal ini tidak menjadi rintangan bagi usaha pembentukan organisasi baru kerja sama regional Asia Tenggara yang harus bersifat nonpolitik nonmiliter, dan hal itu hanya dapat terjadi dengan perginya pasukan asing dari Asia Tenggara.

Menanggapi persoalan di atas, Menlu Narcio Ramos dari Filipina, mengadakan pembelaan terhadap pandangan pemerintahannya yang dianggap perlu adanya pangkalan asing (Amerika Serikat) di Filipina. Sedangkan Singapura dan Malaysia menyatakan bahwa pasukan Inggris yang ada di negeri mereka tidak lama lagi akan ditarik.

Karena Indonesia baru saja terlepas dari kekuasaan komunis dan kebijaksanaan politik luar negerinya menjauhi garis kiri, dan anggota anggota lainnya anti komunis atau paling tidak non komunis, maka ada kesan bahwa ASEAN dibentuk oleh Blok Barat guna membendung komunis di Asia Tenggara. Namun kesan tersebut sulit dibuktikan, sebab negara negara anggotanya menghindari perlawanan dengan negara negara komunis.

Jika dilihat dari proses pembentukan ASEAN, kelihatan bahwa organisasi ini lebih sebagai antisipasi terhadap perkembangan politik di masa itu serta masa masa berikutnya. ASEAN tidak dibentuk sebagai sebuah organisasi dengan konsep konsep yang dipersiapkan secara matang dan terencana untuk jangka panjang.

Situasi pada waktu itu memang tidak memungkinkan. Dengan pemahaman atas keadaan seperti ini, maka seluruh makna yang bisa diperoleh Indonesia dari ASEAN tersebut di atas bukanlah makna makna besar yang langsung didapat setelah ASEAN terbentuk. Sejak semula, harapan yng bisa ditumpukan pada organisasi baru ini dari pihak Indonesia sebagai penggagas ialah ASEAN bisa berfungsi sebagai sarana peredaan setelah terjadi perubahan politik lur negeri Indonesia.

Setelah terjadi peredaan ketegangan, lalu diambil langkah langkah pemulihan cita politik Indonesia di mata negara negara tetangga di kawasan Asia Tenggara khususnya dan dunia internasional pada umumnya. Implikasinya, melalui ketahanan ekonomi dan politik, bisa dirasakan makna ketahanan regional dalam bidang pertahanan dan keamanan[10].

·         Perkembangan ASEAN

Sejak tahun 1971 negara-negara anggota ASEAN mendukung konsep wawasan damai, bebas dan netral di Asia Tenggara (Zone Of Peace, freedom and neutrality in South East Asia = ZOPFAN). ASEAN akan senantiasa menanggapi perubahan-perubahan diwilayah Asia Tenggara ini tidak dengan cara-cara militer, tetapi dengan tindakan usaha meningkatkan kesatuan dan mengintensifkan usaha-usaha pengembangan stabilitas nasional dan regional. Oleh karena itu tidaklah terlalu keliru kalau dikatakan bahwa kerja sama ASEAN juga akan menyangkut soal pertahanan, tetapi dalam arti bahwa ASEAN secara keseluruhan tidak bersedia menerima suatu bentuk aliansi yang amanpun.

Selanjutnya pada periode tahun 1973-1974 terjadi gelombang inflasi dan resensi kemudian melanda keseluruh dunia. Hal ini ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan ASEAN terutama yang menyangkut soal ekonomi. Sehingga kerjasama diberbagai bidang yang menyangkut soal ekonomi semakin diperkuat. Apalagi dengan kemenangan vietnam tahun 1975, maka semakin mendesak untuk terus memperkokoh kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN.

Memasuki ulang tahunya yang kesembilan, ASEAN memulai bagan baru, dimana pada watu itu tahun 1976 untuk pertama kali diselenggarakan pertemuan kepala-kepala pemerintahan dari negara-negara anggota ASEAN dalam suatu KTT di Bali (Indonesia). Hal ini merupakan tahap baru dari aktivitas ASEAN. Organisasi regional ini berusaha mendekmonstrasikan solidaritas dari berbagai bidang termasuk upaya terhadap solidaritas politik, sebagai suplemen yang ikut memperkokoh kerjasama dibidang-bidang yang lain. Hal ini sebagai unsur pokok dalam konsep regionalisme. Dan solidaritas itu menjadi semakin mantap setelah disusul dengan KTT yang kedua tahun 1977 Kuala Lumpur.

Selama sepuluh tahun ASEAN telah mencatat hasil yang cukup spektakuler yang belum pernah diimpikan orang 15 tahun yang lalu. Tidak pernah terjadi dalam lintasan sejarah di kawasan ini, kerjasama yang erat, saling pengertian diliputi suasana kekeluargaan, tukar menukar mission, volume perdagangan yang semakin hari semakin meningkat, disamping kerjasama dibidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesenian, dan solidaritas politik yang semakin mantab dan nyata, saling tanggungjawab dan konsultasi.

KTT kedua di Kuala Lumpur itu telah menghasilkan pernyataan bersama yang disebut dengan final comunique. Para kepala pemerintahan menyatakan kepuasan, karena ASEAN telah membuat kemajuan yang sangat menonjol terutama melalui peningkatan dan penggiatan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, serta pengokohan landasan keadilan sosial dan persamaan derajat bagi semua negara-negara anggota secara individual. Dalam komunike ini para kepala pemerintahan ASEAN juga menegaskan kemabli bahwa deklarasi ASEAN dan Deklarasi Kesepakatan ASEAN, menjadi dasar kerjasama ASEAN. Bentuk hubungan dan kerjasama berbagai sektor telah mencampakkan suatu postur regionalisme yang betul-betul mantap. Bahkan kerjasama dibidang politik yang merupakan konsekuensi dari semua itu telah semakin riil dan mapan. Dilepaskanya tuntutan filipina atas Sabah terhadap Malaysia adalah ;swalah satu bentuk nyata dari sikap kerukunanya yang luarbiasa, agar merupakan solidaritas regional yang kokoh, tahan dan kompak.

Perkembangan lain yang perlu dicatat dala KTT yang kedua tersebut adalah diadakanya dialog dengan negara-negara sahabat yakni Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Dialog dengan ketiga negara sahabat ini mempunyai arti penting. Disamping memberikan keuntungan dibidang ekonomi, juga memperkuat posisi ASEAN di mata dunia internasional. Dan ternyata ASEAN dalam perkembanganya telah dipandang sebagai badan kerjasama ikut menentukan percaturan internasional. Bahkan secara mendasar ASEAN tela menarik negara lain. Sebagai contoh keinginan Srilanka untuk menjadi anggotanya. Semakin mantapnya posisi ASEAN di kawasan Asia Tenggara, telah menimbulkan rasa risi dan iri dari negara-negara Indocina, khususnya rezim Hanoi. Dengan berbagai alasan ketidak setujuanya terhadap ASEAN, Vietnam seringkali melontarkan tuduhan-tuduhan kepada ASEAN sebagai appendix dari negara-negara super powers yang imperialistis. Tuduhan politis inilah yang sebenarnya perlu ada pengkajian lebih lanjut. Apakah tuduhan-tuduhan vietnam itu tidak hanya sekedar kamuflase dari berbagai kekurangan di dalam negeri atau ada alasan-alasan idiologis atau politis. Ketiga alternatif ini sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan.

Soal kekurangn dalam negeri terutama dalam usaha mensejahterakan rakyatnya, Vietnam sementara ketinggalan dalam bersaing dengan ASEAN, karena ia harus berbenah diri terlebih dahulu. Dari segi ideologi tidak dapat disangkal lagi jelas ditopang oleh ideologi komunis yang selama ini melandasi sistem pemerintahanya. Hal ini berbeda sekali dengan ideologi-ideologi yang dianut oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Sedangkan dari faktor politik jelas perkembangan ini ditunjang ole adanya berbagai situasi konflik dan persaingan, misalnya konflik Sino-Vietnam, konflik Sino-Soviet, persaingan antara Super-Powers Amerika- Uni Soviet, RRC dan persaingan antara ASEAN dengan pihak Indocina sendiri. Ini semua ikut menetukan kompleksisitas dan ramiflikasinya percaturan politik di kawasan Asia Tenggara.

Sehubungan dengan itu, bagi ASEAN untuk menghadapi berbagai perkembangan tersebut harus mengambil sikap yang lebih tegas dan konsisten. Pertama harus terus berupaya untuk memperkuat organisasi ASEAN, kedua meningkatkan perkembangan ekonomi rakyat di negara-negara komunis dan ketiga perlu memelihara kesatauan langkah, sikap yang teguh dengan menyambut baik setiap sikap bersahabat dan konstruktif[11]. (Roeslan Abdulgani, 1978: 70-73).

Selain itu, baru-baru ini dari seluruh anggota ASEAN sepakat untuk melakukan suatu kerjasama-kerjasama. Dan dihasilkan kerjasama-kerjasama tersebut antara lain:

a.       Kerja Sama ASEAN-Cina (ACFTA) dan Penggadangan ME ASEAN

1.      Kerjasama ASEAN-Cina (ACFTA)

Sejak 1 Januari 2010, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, ASEAN, mulai berlangsung Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Cina (ACFTA). Di satu sisi ASEAN berharap agar kerja sama itu dapat membantu ekonomi ASEAN yang terpuruk dan mengurangi ketergantungannya pada pasar barat, sedangkan di sisi lain Cina ingin mengimbangi kekuatan ekonomi Jepang maupun ekonomi Barat lainnya.

Tujuan jangka panjang ASEAN mewujudkan Komunitas ASEAN, berdasarkan tiga pilar keamanan, ekonomi, dan kebudayaan, yaitu ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Social Cultural Community (ASCC).

Sejauh ini Cina sudah mengambil berbagai kebijakan yang terkait dengan kalimnya atas wilayah di kawasan tersebut. Untuk memperkokoh klaimnya, Cina sudah mengeluarkan undang-undang yang menguatkan klaim atas pulau-pulau di Paracel dan Spratly. Negara tersebut juga mengeluarkan lisensi kepada Crestone Oil Company, untuk eksplorasi minyak di daerah yang jauh dari Cina, atau dari Spratly.

Selama dua dasawarsa, Cina dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat yang diimbangi dengan peningkatan kekuatan militernya. Karena itu tidak mengherankan apabila semua media selalu menempatkan Cina sebagai berita utamanya, baik membahas dari segi ekonomi maupun politiknya.

Bersamaan dengan mencuatnya kekuatan ekonomi-milter Cina, dunia diwarnai kecemasan bagaimana “menangani” Cina. Sebagai negara yang ekonominya kuat dan dibarengi dengan menonjolnya kekuatan militernya, mendorong Cina semakin percaya diri. Karena itu Cina mulai mengibaskan kekangan atau aturan yang berlaku di negara lain.

Di samping memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan militernya cukup mengagumkan. Kalau dilihat dari segi jumlah personilnya, saat ini negeri itu memilki lebih dari 3 juta prajurit. Ini berarti bahwa Cina mempunyai kekuatan militer yang terbesar di Asia, bahkan dari segi personil paling besar di dunia. Sedangkan anggaran belanja untuk keperluan Angkatan Bersenjatanya hampir menyamai Jepang. Sementara anggaran Angkatan Bersenjata Jepang adalah nomor dua di sunia setelah merika Serikat.

Jika dilihat dari peralatan-peralatan militer yang dibeli, maka bisa diperkirakan bahwa Cina memiliki motif ekspansionis. Hal ini bisa diketahui dari pembelian alat-alat seperti berbagai sistem pengendalian radar serta rudal jarak jauh. Kemudian pernah di coba diledakkan di dekat Taiwan agar negeri pulau itu tunduk padanya. Bahkan Cina secara aktif melakukan percobaan nuklir.  

Kebangkitan ekonomi dan militer Cina tidak mustahil jika memunculkan kekhawatiaran terjadinya ancaman terhadap Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara merasa khawatir terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan militer tersebut. Itulah sebabnya, walau para anggota ASEAN hampir semuanya mempunyai hubungan diplomatik deagan Beijing, tetapi kadar hubungan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rasa khawatir dari para pemimpin negara-negara tersebut terhadap kemungkinan ancaman dari Cina.

Kawasan Asia Tenggara itu dulu menjadi salah satu penyalur utama kebutuhan Cina, sedangkan sekarang ini telah berubah menjadi wilayah pemasaran yang menguntungkan bagi Cina. Di sisi lain, ASEAN juga sudah merasakan manfaatnya atas kerja sama dengan Cina. Perdagangan dengan negeri itu meningkat tiga kali lipat dalam dekade lalu, dengan surplus di pihak ASEAN. Di samping itu, ASEAN khawatir akan ditinggalkan dalam globalisasi.

Namun perlu disadari pula bahwa dalam jangka panjang tidak dapat disangkal lagi jiak ASEAN akan berada di bawah bayang-bayang kekuatan ekonomi Cina. Apalagi perkembangan militernya yang begitu terprogram dan canggih, maka RRC juga bisa jadi ancaman militer terbesar bagi negara-negara Asia Tenggar. Itulah beberapa sisi gelap yang perlu diwaspadai.

2.      Penggadangan ME ASEAN

Pada tanggal 7-8 Mei 2011, ASEAN mengadakan KTT KE-18 di Jakarta. Dalam KTT itu ditegaskan kembali niat ASEAN untuk membentuk Masyarakat Ekonomi (ME) ASEAN tahun 2015. Hal ini sejalan dengan Piagam ASEAN yang disahkan pada bulan Desember 2008.

Piagam tersebut merupakan tonggak penting dan bersejarah bagi pembentukan kesatuan ekonomi, politik, demokarasi, sosial budaya, perlindungan hak asasi, dan pelestarian alam. Gagasan pembentukan pasar bersama (ME) ASEAN, antara lain, diinspirasi oleh proses pembentukan dan pelaksakan Uni Eropa. Meskipun ASEAN bukanlah Uni Eropa, peluang organisasi regional Asia Tenggara itu membentuk kesatuan ekonomi, politik, dan budaya terbuka lebar pula. Keberadaan ASEAN yang sudah lebih dari empat puluh tahun itu merupakan modal penting untuk membangun pasar bersama ASEAN[12].

2.5  Dampak Kerjasama Negara-Negara di Asia Tenggara

Dalam segala tindakan, pasti memiliki suatu dampak atau efek dari tindakan-tindakan yang dikerjakan. Begitu pula dengan suatu kegiatan kerjasama, lebih-lebih dalam suatu bentuk kerjsama yang menyangkut organisasi besar seperti negara. Kerjasama-kerjsama yang telah diuraikan sebelumnya yang ada di kawasan Asia Tenggara, sedikit banyak memberikan perang yang cukup terlihat bagi negara-negara anggotanya. Secara umum diperoleh dampaknya antara lain:

·         Semakin meningkatnya perdamaian antar negara-negara dalam satu kawasan Asia Tenggara;

·         Dalam bidang militer, semakin meningkatnya kekuatan pertahanan dalam kawasan Asia Tenggara;

·         Dalam bidang ekonomi, semakin meningkatnya kerjasama-kerjasama yang saling menguatkan perekonomian negara-negara ASEAN, serta memumculkan peluang-peluang ekonomi yang lebih besar bagi perkembanganya. Sehingga muncullah beberapa wujud kerjasamanya, antar lain:

1.      Komite keuangan dan perbankan (COFAB);

2.      Komite bahan pangan, pertanian, dan kehutanan (COFAF);

3.      Komite industri, mineral, dan energi (COIME);

4.      Komite perhubungan dan komunikasi (COTAC);

5.      Komite perdagangan dan pariwisata (COTT).

6.      Dll.

·         Dalam bidang sosial budaya, terbentuknya kerjasama-kerjasama dalam bidang sosial budaya. Dan terwujud dalam beberapa kerjasama, antara lain:

1.      Komite pembangunan sosial;

2.      ASEAN conference on civil service matters;

3.      ASEAN senior on drug mattters;

4.      Komite kebudayaan dan penerangan;

5.      Komite ilmu pengetahuan dan teknologi[13];

6.      Dll (Sekretariat Nasional ASEAN, 1992: 29-126)

·         Dalam bidang politik, yaitu semakin terbukanya upaya-upaya untuk menjembatani kepentingan-kepentingan masing-masing anggota ASEAN dalam melakukan upaya diplomasi dengan sesama anggota lainya;

·         Munculnya kerjasama dengan bangsa ketiga atau negara-negara selain anggota ASEAN. Antara lain; Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, Korea Utara, Selandia Baru, Masyarkat Eropa (ME), dan UNDP[14].

·         Teratasinya permaslahan-permasalahan masing-masing anggota ASEAN dengan bantuan anggota lainya;

·         Dll.

BAB 3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Secara etimologi kerjasama berasal dari bahasa Inggris “Cooperation” yang memiliki arti yang sama yakni kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama.

Sejak abad 16 pada masa kolonialisme Eropa, merembeslah pula kebudayaan dan peradaban barat di Asia Tenggara. Sejak itu kawasan Asia Tenggara menjadi daerah rebutan antara berbagai kekuasaan Eropa. Sampai pecahnya perang Pasifik pada tahun 1945, maka kekuasaan-kekuasaan Dunia Barat itulah yang main dalam panggung sejarah Asia Tenggara. Setelah interregnum okupasi militer Jepang selama tiga setengah tahun antara tahun 1942-1945, maka tampillah rakyat pribumi kembali sebagai pemain aktif di panggung sejarah Asia Tenggara hingga dewasa ini berkat adanya Pergerakan Kemerdekaan Nasional di mana-mana.

Sejak abad 16 pada masa kolonialisme Eropa, merembeslah pula kebudayaan dan peradaban barat di Asia Tenggara. Sejak itu kawasan Asia Tenggara menjadi daerah rebutan antara berbagai kekuasaan Eropa. Sampai pecahnya perang Pasifik pada tahun 1945, maka kekuasaan-kekuasaan Dunia Barat itulah yang main dalam panggung sejarah Asia Tenggara. Setelah interregnum okupasi militer Jepang selama tiga setengah tahun antara tahun 1942-1945, maka tampillah rakyat pribumi kembali sebagai pemain aktif di panggung sejarah Asia Tenggara hingga dewasa ini berkat adanya Pergerakan Kemerdekaan Nasional di mana-mana. kerja sama regional ialah bahwa negara-negara yang melaksanakan kerja sama tadi terlebih dahulu mencapai kata sepakat tentang manfaat bersama yang diperoleh dari keterikatannya pada satu usaha bersama daripada menjalankan kegiatan pembangunan secara terpisah dan tersendiri.

Sebelum terbentuk organisasi-organisasi  yang khas Asia Tenggara, pada  tahun 1947 sudah ada organisasi atau pun konferensi-konsrensi internasional yang melibatkan   bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang dibentuk oleh PBB maupun oleh Blok Barat maupun Timur. Sedangkan  konferensi-konferensi yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara adalah Konperensi Asia yang dibentuk di New Delhi tahun 1947. Organisasi maupun  konferensi-konferensi yang melibatkan negara- negara di Asia Tenggara tahun 1950 atau sebelumnya, terbukti tidak menghasilkan organisasi-organisasi  kerja sama  regional, tetapi lebih merupakan forum komunikasi.

Dalam perkembangannya, maka sejak tahun 1950 muncul organisasi,-organisasi regional yang lebih bercirikan keja sama regional Asia Tenggara. Berikut bentuk-bentuk kerjasama yang ada di Asia Tenggara:

• SEATO
• ASA
• MAPHILINDO
• ASEAN

3.2 Saran

Dalam menjalankan suatu kehiduapan, selalu didalamnya terdapat upaya-upaya dalam mempertahankan keberadanya dengan keadaan yang diinginkan dan mengupayakan pencapaian tujuan.

Dalam era serba modern saat ini, manusia dituntut untuk hidup dengan segala ketatnya dan kerasnya persaingan kehidupan yang ada. Sesuai dengan konsep bahwa manusia merupakan mahluk sosial yang berarti bahwa manusia hidup selalu bersosial dengan orang lain atau harus dengan bantuan orang lain atau bisa dikatakan tidak bisa hidup sendiri.

Dalam asumsi yang lebih besar dari seorang manusia yaitu kelompok manusia seperti negara, juga kan melakukan tindakan demikian dalam melakukan upaya dalam memenangkan keadaan dan selalu bertahan. Uapaya-upaya tersebut dapat termanifestasikan dalam bentuk kerjasama. Kerjasama dibuat, tentunya untuk mencapai suatu tujuan.

Sebagai anggota dalam kerjasama, sudah sepantasnya melakukan hal-hal atau prosedur sesuai dengan instruksi yang diberikan. Mengupayakan sikap sinergi antar anggota serta loyalitas yang tinggi akan mampu mewujudkan harapan bersama apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Oleh karena itu, perlu kiranya kesadaran yang besar untuk melakukan kerjasama yang nantinya akan menuaikan hasil yang positif bukanya kerugian yang di terima.

DAFTAR PUSTAKA

......... 2014. Pengertian Kerjasama Menurut Para Ahli. http:// Pengertian Kerjasama Menurut para Ahli _ DuniaPelajar.com.htm. [17 Mei 2015].

Abdulgani, Roeslan. 1978. Indocina dalam Kawasan Asia Tenggara Dewasa Ini. Jakarta: Yayasan Idayu.

Cipto, Bambang. 2010. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sekretariat Nasional ASEAN. 1992. ASEAN Selayang Pandang. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Wiharyanto, A Kardinat. 2012. Sejarah Asia Tenggara dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme Sampai Terbangunya Kerjasama ASEAN. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Reny. 2012. Kerjasama Negara-Negara di Asia Tenggara. http:// RennyManiez  KERJA SAMA NEGARA NEGARA DI ASEA TENGGARA.htm. [17 Mei 2015].

---

[1] ......... 2014. Pengertian Kerjasama Menurut Para Ahli. http:// Pengertian Kerjasama Menurut para Ahli _ DuniaPelajar.com.htm. [17 Mei 2015].

[2] Abdulgani, Roeslan. 1978. Indocina dalam Kawasan Asia Tenggara Dewasa Ini. Jakarta: Yayasan Idayu. Hlm. 25-26.

[3] Abdulgani, Roeslan. 1978. Indocina dalam Kawasan Asia Tenggara Dewasa Ini. Jakarta: Yayasan Idayu. Hlm. 26-28.

[4] Wiharyanto, A Kardinat. 2012. Sejarah Asia Tenggara dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme Sampai Terbangunya Kerjasama ASEAN. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Hlm.

[5] Wiharyanto, A Kardinat. 2012. Sejarah Asia Tenggara dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme Sampai Terbangunya Kerjasama ASEAN. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Hlm.  

[6] Reny. 2012. Kerjasama Negara-Negara di Asia Tenggara. http:// RennyManiez  KERJA SAMA NEGARA NEGARA DI ASEA TENGGARA.htm. [17 Mei 2015].

[7] Wiharyanto, A Kardinat. 2012. Sejarah Asia Tenggara dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme Sampai Terbangunya Kerjasama ASEAN. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Hlm.

[8] Wiharyanto, A Kardinat. 2012. Sejarah Asia Tenggara dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme Sampai Terbangunya Kerjasama ASEAN. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Hlm. 177-185.

[9] Cipto, Bambang. 2010. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 22-23.

[10] Wiharyanto, A Kardinat. 2012. Sejarah Asia Tenggara dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme Sampai Terbangunya Kerjasama ASEAN. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

[11] Abdulgani, Roeslan. 1978. Indocina dalam Kawasan Asia Tenggara Dewasa Ini. Jakarta: Yayasan Idayu. Hlm. 70-73.

[12] Wiharyanto, A Kardinat. 2012. Sejarah Asia Tenggara dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme Sampai Terbangunya Kerjasama ASEAN. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Hlm. 195-200.

[13] Sekretariat Nasional ASEAN. 1992. ASEAN Selayang Pandang. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Hlm. 29-126.

[14]Ibid. 141-182.